Pengungkapan kasus tersebut berawal dari informasi yang didapatkan unit Intelair Subdit Gakkum Polairud Polda Kepulauan Babel. Berita mengenai pengungkapan kasus penyelundupan benih lobster senilai Rp35,5 miliar di Bangka merupakan suatu peristiwa yang sangat mengkhawatirkan. Kasus ini menunjukkan adanya kegiatan ilegal yang merugikan negara dan juga mengancam keberlanjutan ekosistem laut. Dengan nilai harta yang begitu besar, kasus ini juga menunjukkan betapa maraknya praktik penyelundupan benih lobster yang dilakukan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Kronologis pengungkapan kasus ini juga menunjukkan bahwa pemerintah harus terus meningkatkan pengawasan di pelabuhan-pelabuhan agar tidak terjadi praktik penyelundupan seperti ini. Selain itu, kerja sama antara instansi terkait seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bea Cukai, serta aparat keamanan juga harus ditingkatkan untuk mencegah kasus serupa terulang di masa mendatang. Kasus ini juga seharusnya menjadi pembelajaran bagi masyarakat untuk tidak terlibat dalam kegiatan ilegal yang merugikan negara dan lingkungan. Penyelundupan benih lobster bukan hanya merugikan perekonomian negara, namun juga bisa mengancam keberlanjutan sumber daya laut yang sudah semakin menipis. Diharapkan dengan adanya pengungkapan kasus ini, pihak yang terlibat dalam penyelundupan bisa ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Tindakan tegas perlu diambil sebagai efek jera agar praktik penyelundupan benih lobster ini bisa ditekan dan tidak terus terjadi di masa mendatang. Pemerintah juga perlu melakukan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga sumber daya alam, termasuk melalui kebijakan-kebijakan yang mendukung pelestarian lingkungan. Dengan demikian, diharapkan kasus penyelundupan benih lobster senilai Rp35,5 miliar ini tidak terulang lagi, dan masyarakat lebih aware terhadap pentingnya menjaga keberlangsungan ekosistem laut untuk generasi mendatang.