YPTB menduga 81 kepala desa di Rote Ndao dan Kabupaten Kupang, NTT terlibat penyelewengan dana kompensasi petani rumput laut. Tanggapan saya terhadap berita mengenai 81 Kepala Desa di Rote dan Kupang NTT yang diduga menyelewengkan dana kompensasi petani rumput laut adalah sangat prihatin. Tindakan korupsi yang dilakukan oleh para kepala desa tersebut merupakan bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan masyarakat yang telah memilih mereka sebagai pemimpin. Tidak hanya itu, korupsi juga merugikan petani rumput laut yang seharusnya mendapatkan manfaat dari dana kompensasi untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Kasus korupsi ini juga merupakan cerminan dari problem yang lebih besar di Indonesia, yaitu masalah korupsi yang masih merajalela di berbagai tingkatan pemerintahan. Korupsi bukan hanya merugikan negara, tetapi juga merugikan rakyat kecil yang seharusnya mendapatkan manfaat dari program-program pemerintah. Oleh karena itu, kasus ini perlu ditindaklanjuti dengan tindakan tegas dan transparan agar para pelaku korupsi tidak luput dari hukuman yang layak. Selain itu, perlu dilakukan penguatan sistem pengawasan dan pengendalian internal di tingkat desa untuk mencegah terjadinya korupsi di masa mendatang. Kepala desa merupakan ujung tombak dari pemerintahan di tingkat paling bawah, sehingga peran mereka dalam menjaga integritas dan transparansi pengelolaan dana desa sangat penting. Diperlukan mekanisme yang kuat untuk memastikan bahwa dana-dana yang dikelola oleh kepala desa benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain itu, masyarakat juga perlu dilibatkan dalam proses pengawasan terhadap pengelolaan dana desa. Partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan akan menjadi salah satu langkah efektif untuk mencegah terjadinya korupsi. Dengan adanya partisipasi masyarakat, para kepala desa akan lebih berhati-hati dalam menggunakan dana desa sesuai dengan peruntukannya. Secara keseluruhan, kasus korupsi yang melibatkan 81 kepala desa di Rote dan Kupang NTT ini adalah sebuah peringatan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan upaya pencegahan korupsi di semua lini pemerintahan. Hukuman yang tegas dan transparan perlu diberikan kepada para pelaku korupsi agar menjadi efek jera bagi yang lainnya. Semoga dengan tindakan yang tepat, korupsi dapat diminimalisir dan dana publik dapat digunakan secara efektif untuk kesejahteraan masyarakat.