Selain putri pertama Syahrul Yasin Limpo (SYL) yaitu Indira Chunda Thita, nama Kemal Redindo juga disebut kerap meminta uang dari pejabat di Kementan. Berita tentang Kemal Redindo, anak dari Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) yang meminta uang kepada pejabat Kementerian Pertanian, tentu merupakan suatu tindakan yang tidak pantas dilakukan. Menyalahgunakan kekuasaan dan kedudukan orang tua untuk kepentingan pribadi adalah tindakan yang tidak dapat diterima dalam tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Tindakan Kemal Redindo ini menunjukkan adanya praktik nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan yang harus segera ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang. Pejabat publik seharusnya bertindak dengan integritas dan transparansi, tanpa adanya intervensi dari pihak-pihak yang berkepentingan, terlebih lagi jika mereka adalah keluarga dekat atau anak dari pejabat tersebut. Namun demikian, kami juga harus memberikan kesempatan bagi Kemal Redindo untuk menjelaskan atau memberikan klarifikasi atas tudingan ini. Mungkin saja ada alasan atau penjelasan tertentu yang bisa dipahami dari sudut pandangnya. Namun, tetap saja tindakan tersebut harus diperlakukan secara adil dan proporsional sesuai dengan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, penegakan hukum dan etika menjadi hal yang sangat penting dalam kasus seperti ini. Hal ini bukan hanya tentang tindakan individual kemal, tetapi juga tentang integritas dan kredibilitas pemerintahan di mata publik. Dengan demikian, tindakan yang diperlukan adalah memberikan sanksi yang tegas dan menyelidiki kemungkinan adanya praktik-praktik serupa dalam instansi pemerintahan lainnya. Terakhir, kita sebagai masyarakat juga harus terus mengawasi dan memantau setiap tindakan korupsi, nepotisme, dan penyalahgunaan kekuasaan agar dapat memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku serta mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Semua pihak harus berkomitmen untuk memerangi segala bentuk praktek korupsi dan penyimpangan dalam pemerintahan demi terciptanya pemerintahan yang lebih baik dan berkeadilan bagi semua warga negara.