Daftar Layanan Rumah Sakit yang tak ditanggung dalam sistem KRIS BPJS Kesehatan 2024 sebagai pengganti sistem kelas yang dihapus. Saya merasa prihatin dan khawatir dengan berita tersebut karena hal ini berpotensi memberatkan masyarakat yang menjadi peserta BPJS Kesehatan. Sebagai peserta BPJS, kita tentu berharap agar segala jenis layanan kesehatan yang kita butuhkan dapat ditanggung oleh BPJS. Namun, dengan adanya daftar layanan rumah sakit yang tidak ditanggung oleh KRIS BPJS Kesehatan pada tahun 2024, hal ini dapat membuat akses kesehatan menjadi sulit bagi masyarakat yang membutuhkan layanan tersebut. Selain itu, kebijakan ini juga dapat menimbulkan ketidakpuasan dan ketidakadilan bagi peserta BPJS Kesehatan, terutama bagi mereka yang membutuhkan layanan kesehatan yang tidak termasuk dalam daftar tersebut. Mereka mungkin harus merogoh kocek lebih dalam untuk mendapatkan kesehatan yang mereka butuhkan, atau bahkan terpaksa menunda atau tidak mendapatkan perawatan sama sekali karena keterbatasan finansial. Selain memberatkan peserta BPJS, kebijakan ini juga dapat memengaruhi kerja sama antara rumah sakit dengan BPJS Kesehatan. Rumah sakit yang tidak termasuk dalam daftar layanan yang ditanggung KRIS BPJS Kesehatan mungkin akan kehilangan pasien BPJS, sehingga hal ini dapat berdampak pada keberlangsungan rumah sakit tersebut. Saya berharap agar pemerintah dan pihak terkait dapat melakukan evaluasi mendalam terkait kebijakan ini, serta memberikan penjelasan yang transparan kepada masyarakat mengenai alasan di balik daftar layanan rumah sakit yang tidak ditanggung tersebut. Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan bahwa akses kesehatan tetap terjangkau bagi seluruh masyarakat, terutama bagi peserta BPJS Kesehatan yang merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.