Perekrutan penerimaan bantuan dilakukan Baitul Mal Pidie, dengan membuka pendaftaran bagi calon penerima bantuan. Saya merasa prihatin ketika membaca berita tersebut. Sistem perekrutan santri penerima bantuan dari Baitul Mal Pidie yang diprotes menunjukkan adanya ketidakadilan dalam mekanisme seleksi yang dilakukan. Yang seharusnya menjadi program yang bertujuan untuk membantu mereka yang membutuhkan, justru menjadi sarana untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Tanggapan dari Sekretariat yang mengklaim bahwa sistem perekrutan dilakukan secara transparan dan profesional, seharusnya dapat dikonfirmasi dengan data yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Jika memang ada ketidakadilan yang terjadi, pihak terkait seharusnya segera melakukan evaluasi terhadap proses perekrutan yang telah dilakukan. Salah satu solusi yang bisa dilakukan adalah dengan menerapkan sistem perekrutan yang lebih terbuka dan transparan. Dengan adanya mekanisme perekrutan yang jelas dan objektif, diharapkan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya ketidakadilan dan penyalahgunaan dalam penyaluran bantuan. Selain itu, penting bagi pihak terkait untuk melakukan koordinasi dan komunikasi yang baik dengan masyarakat atau penerima bantuan. Dengan melakukan dialog dan pertemuan dengan mereka, pihak Baitul Mal bisa mendapatkan masukan dan saran untuk meningkatkan kualitas layanan dan keadilan dalam penyaluran bantuan. Secara keseluruhan, peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem perekrutan santri penerima bantuan sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga sosial seperti Baitul Mal. Masyarakat yang merasa terdampak oleh ketidakadilan ini seharusnya mendapatkan penjelasan yang memuaskan dan langkah-langkah konkret untuk memperbaiki sistem penerimaan bantuan ke depan.