Resmi berlaku aturan baru bagi YouTuber dan Tiktoker kini wajib verifikasi konten ke KPI Hasil Revisi UU Penyiaran terbaru. Sebagai seorang pengguna aktif media sosial dan platform seperti YouTube dan TikTok, saya melihat langkah wajibnya verifikasi konten oleh KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) sebagai sesuatu yang positif. Hal ini dapat membantu mengontrol dan mengawasi konten-konten yang disajikan oleh para YouTuber dan Tiktoker agar lebih sesuai dengan norma-norma yang berlaku dan tidak melanggar aturan hukum yang ada. Dengan adanya kewajiban verifikasi konten, diharapkan para kreator konten akan lebih berhati-hati dalam menyajikan konten agar tidak menyinggung atau merugikan pihak lain. Hal ini juga dapat membantu menekan penyebaran konten negatif atau merugikan yang dapat berdampak buruk pada pengguna lain, terlebih lagi bagi anak-anak dan remaja yang juga merupakan pengguna media sosial. Namun, dalam penerapan aturan ini, KPI juga perlu memperhatikan beberapa hal penting seperti transparansi dalam proses verifikasi konten, keadilan dalam penilaian konten, serta memberikan panduan yang jelas kepada para kreator konten mengenai standar konten yang diharapkan. Selain itu, KPI juga perlu memperhatikan kreativitas dan kebebasan berekspresi dari para kreator konten agar aturan ini tidak menjadi hambatan bagi perkembangan industri kreatif di Indonesia. Sebagai pengguna, saya berharap bahwa langkah verifikasi konten ini dapat membawa dampak positif dalam menaikkan kualitas konten yang disajikan di platform-platform media sosial. Dengan adanya pengawasan yang lebih ketat, diharapkan konten-konten yang menyebar di dunia maya dapat menjadi lebih bermanfaat, mendidik, dan menghibur tanpa menimbulkan konflik atau perpecahan di masyarakat. Sebagai pemegang kendali, para kreator konten juga harus memahami tanggung jawab dan etika dalam menyajikan konten agar dapat memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakat luas.