Ratu Dewa yang telah mejalani jabatan Pj selama 8 bulan terakhir, tak mempermasalahkannya jika nantinya harus mundur sebagai Pj Walikota. Tanggapan saya terhadap berita tersebut adalah adanya potensi konflik kepentingan yang mungkin terjadi apabila Ratu Dewa tidak segera mengundurkan diri sebagai ASN untuk maju dalam Pilkada Palembang 2024. Sebagai seorang ASN, Ratu Dewa seharusnya memberikan fokus penuh pada tugas dan tanggung jawabnya sebagai abdi negara. Dengan tetap berstatus ASN sambil mencalonkan diri dalam Pilkada, hal tersebut bisa menimbulkan keraguan terhadap netralitas dan independensi Ratu Dewa sebagai calon pemimpin. Selain itu, ketidakpastian Ratu Dewa mengenai kapan akan mengundurkan diri juga bisa mempengaruhi kredibilitas dan integritasnya sebagai seorang calon pemimpin. Sebagai calon pemimpin, seharusnya ia memberikan contoh yang baik dalam hal kepatuhan terhadap aturan dan integritas yang tinggi. Dengan tidak segera mengambil langkah konkrit untuk mengundurkan diri, hal tersebut bisa menimbulkan pertanyaan tentang keseriusannya dalam memimpin dan menjalankan tugasnya dengan baik. Selain itu, keputusan Ratu Dewa untuk tetap berstatus ASN sambil mencalonkan diri dalam Pilkada juga bisa menciptakan ketidakadilan bagi para calon lain yang telah mengundurkan diri dari jabatan atau pekerjaan mereka untuk fokus dalam kampanye dan mempersiapkan diri sebagai calon pemimpin. Hal ini bisa dianggap sebagai bentuk ketidakadilan dalam persaingan politik yang sehat dan adil. Dalam konteks ini, saya berharap Ratu Dewa segera mengambil keputusan yang bijaksana dan bertanggung jawab untuk mengundurkan diri sebagai ASN agar dapat fokus sepenuhnya dalam persiapan dan kampanye Pilkada Palembang 2024. Hal ini akan menunjukkan komitmen dan keseriusannya dalam menjalankan peran sebagai calon pemimpin yang independen, netral, dan bebas dari konflik kepentingan. Semoga dengan langkah yang tepat ini, proses Pilkada dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan pemimpin yang kompeten dan bersih.