Pengamat politik Ikrar Nusa Bhakti sebut pemerintahan Prabowo-Gibran bakal sibuk apabila DPA dihidupkan lagi karena harus mengamandemen UUD 1945 Menurut saya, pernyataan yang disampaikan oleh Ikrar Nusa Bhakti tentang kemungkinan kesibukan pemerintahan Prabowo-Gibran jika Dewan Pertahanan Aceh (DPA) dihidupkan kembali layak untuk dipertimbangkan. Memang benar bahwa pemulihan DPA tentu akan menimbulkan sejumlah tugas dan tanggung jawab baru bagi pemerintahan tersebut, terutama dalam hal pengelolaan otonomi daerah dan pembahasan kebijakan-kebijakan terkait pertahanan negara. DPA merupakan lembaga yang memiliki peran penting dalam menjaga kestabilan dan keamanan di Aceh, sehingga jika pemerintah memutuskan untuk menghidupkannya kembali, tentu akan ada berbagai perubahan yang perlu dilakukan. Hal ini tentu akan menuntut pemerintahan Prabowo-Gibran untuk memberikan perhatian ekstra terhadap Aceh, baik dalam hal pemulihan pasca konflik maupun pengembangan potensi daerah tersebut. Meskipun kemungkinan pemerintahan Prabowo-Gibran akan menjadi lebih sibuk jika DPA dihidupkan lagi, namun kita juga perlu melihat dampak positifnya. Keterlibatan pemerintah pusat dalam pengelolaan Aceh melalui DPA dapat memperkuat integrasi dan pembangunan daerah tersebut, serta memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk lebih berperan aktif dalam pembangunan nasional. Selain itu, dengan adanya DPA, diharapkan pula akan mendorong terciptanya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam upaya menjaga keutuhan dan kedaulatan negara. Dengan demikian, langkah untuk menghidupkan kembali DPA seharusnya dipertimbangkan secara matang, dengan memperhatikan berbagai aspek dan dampak yang mungkin timbul, serta melibatkan berbagai pihak terkait dalam proses pengambilan keputusan.