memberikan motivasi maupun masukan yang berarti, bersinergi mencegah dan memberantas korupsi di Kabupaten Kupang. Menurut saya, langkah KPK yang meminta APIP dan APH untuk saling berkoordinasi dalam pelaporan dan pengaduan terkait penyelenggaraan pemerintah daerah adalah langkah yang sangat tepat. Koordinasi antara APIP (Asosiasi Pemeriksa Internal Pemerintah) dan APH (Asosiasi Pengawas Harian) akan membantu meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap kebijakan dan program yang dijalankan oleh pemda. Dengan adanya koordinasi ini, diharapkan pengawasan terhadap penggunaan anggaran dan pelaksanaan program pemerintah daerah dapat berjalan lebih efisien dan transparan. Selain itu, sinergi antara APIP dan APH juga akan membantu meminimalisir potensi penyelewengan dan korupsi di tingkat pemerintah daerah. Dengan saling berkoordinasi, APIP dan APH dapat saling memberikan informasi dan data yang diperlukan dalam proses pemeriksaan dan pengawasan, sehingga potensi terjadinya pelanggaran atau penyimpangan dalam penggunaan anggaran dapat terdeteksi lebih cepat dan dapat segera ditindaklanjuti. Selain itu, kolaborasi antara APIP dan APH juga akan memberikan kesempatan bagi keduanya untuk saling belajar dan bertukar pengalaman dalam melaksanakan tugas pengawasan. Dengan saling mendukung dan bekerja sama, APIP dan APH akan dapat memperkuat peran dan fungsi masing-masing dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Dengan demikian, langkah KPK yang meminta APIP dan APH untuk saling berkoordinasi dalam pelaporan dan pengaduan terkait penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan langkah yang positif dan diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam upaya pencegahan dan penindakan korupsi di tingkat pemerintah daerah. Semoga kolaborasi antara APIP dan APH dapat berjalan dengan baik dan mampu menghasilkan hasil yang positif dalam mengawasi kinerja pemerintah daerah.