Sementara itu, salah satu staf Kantor BPN Nagekeo menyebut saat itu Kepala BPN Nagekeo tidak berada di tempat. Saya merasa prihatin dan tidak setuju dengan cara yang dilakukan oleh warga Nagekeo yang membawa parang ke kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai protes untuk meminta ganti rugi atas pembangunan waduk Lambo. Mengancam dan menggunakan kekerasan tentu bukan cara yang tepat untuk menyelesaikan masalah. Seharusnya warga mencari jalur hukum yang sesuai untuk menuntut hak mereka. Pembangunan infrastruktur seperti waduk merupakan hal yang penting untuk kemajuan daerah, namun tidak dapat dipungkiri bahwa ada dampak negatif yang mungkin dialami oleh masyarakat sekitar. Oleh karena itu, pemerintah harus bertanggung jawab untuk memberikan kompensasi yang layak kepada warga yang terdampak pembangunan tersebut. Saya berharap pemerintah daerah dan BPN dapat dengan bijak menangani kasus ini dan melakukan dialog dengan warga untuk mencari solusi yang adil dan terbaik bagi semua pihak. Masyarakat perlu dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan terkait pembangunan infrastruktur agar tidak terjadi ketegangan dan konflik yang tidak perlu. Lebih dari itu, pendekatan pembangunan yang inklusif dan partisipatif menjadi kunci agar pembangunan infrastruktur dapat berjalan lancar tanpa menimbulkan masalah serius. Masyarakat harus diberikan pemahaman yang cukup agar mereka dapat memahami pentingnya pembangunan waduk Lambo serta hak-hak mereka sebagai warga negara. Saya juga berharap agar pemerintah memberikan perlindungan dan jaminan hukum bagi warga yang terdampak pembangunan waduk Lambo, sehingga mereka dapat merasa dihargai dan tidak merasa terpinggirkan dalam proses pembangunan tersebut. Kedepannya, semoga kasus seperti ini tidak terulang dan pemerintah bisa lebih proaktif dalam menangani aspirasi masyarakat dengan baik.