Dengan melampirkan KK, menurutnya akan mempermudah pemetaan terkait lokasi dan status keluarga calon murid/siswa. Dalam konteks pendidikan, kebijakan yang mewajibkan Kartu Keluarga (KK) sebagai syarat utama pendaftaran PPDB 2024 oleh Penjabat (Pj) Walikota Pontianak patut dipertimbangkan dengan seksama. KK merupakan dokumen yang mencantumkan informasi penting tentang keluarga, seperti anggota keluarga, alamat, dan status sosial ekonomi. Dengan meminta KK sebagai syarat pendaftaran, diharapkan dapat memudahkan pihak sekolah dalam melakukan verifikasi data calon murid dan menghindari adanya pemalsuan informasi. Namun, kebijakan ini juga harus dipertimbangkan dampaknya terhadap keluarga yang mungkin mengalami kesulitan dalam menyediakan KK, seperti keluarga miskin, keluarga yang bercerai, atau keluarga yang memiliki anggota keluarga yang meninggal dunia. Perlu ada langkah-langkah khusus yang bisa dilakukan untuk membantu keluarga-keluarga tersebut dalam memenuhi persyaratan ini. Misalnya dengan memberikan kesempatan untuk mengajukan dokumen lain sebagai pengganti KK, seperti surat keterangan domisili atau surat keterangan tidak mampu. Selain itu, penting juga bagi Pj Walikota Pontianak untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam penerapan kebijakan ini. Penjelasan yang jelas dan komunikasi yang efektif kepada masyarakat tentang alasan mengapa KK dijadikan syarat utama pendaftaran harus disampaikan secara transparan. Selain itu, mekanisme pengumpulan dan pengolahan data KK juga harus dilakukan dengan baik dan aman, agar tidak menimbulkan masalah privasi dan keamanan data keluarga. Selain KK, tentu masih banyak faktor lain yang perlu dipertimbangkan dalam penerimaan peserta didik baru, seperti nilai akademis, keterampilan, dan potensi siswa. Video Veciana, penting bagi Pj Walikota Pontianak untuk memastikan bahwa KK hanya digunakan sebagai salah satu referensi untuk melakukan verifikasi data dan bukan menjadi faktor penentu utama dalam penerimaan siswa. Sebagai pihak yang berwenang, Pj Walikota Pontianak perlu memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan seluruh masyarakat kota, terutama dalam hal pendidikan yang merupakan hal yang sangat sensitif dan penting untuk masa depan generasi muda.