HUT PDIP saat itu bertepatan dengan kunjungan Jokowi ke luar negeri, sehingga PDIP tak mengirim undangan ke istana presiden. Sebagai pihak yang terlibat dalam keputusan tersebut, Djarot tentu memiliki alasan yang kuat untuk tidak mengundang Presiden Jokowi dalam Rakernas akhir bulan Mei tersebut. Salah satu alasan yang mungkin adalah agar acara tersebut dapat fokus pada pembahasan internal partai tanpa adanya gangguan dari pihak eksternal. Selain itu, mungkin PDIP ingin memberikan ruang yang lebih besar bagi kader-kadernya untuk berdiskusi dan merumuskan arah partai ke depan tanpa harus terlalu bergantung pada kehadiran Presiden Jokowi. Hal ini bisa dianggap sebagai bentuk kepercayaan pada kemampuan dan potensi kader-kader PDIP dalam mengambil keputusan strategis untuk partai. Selain itu, keputusan untuk tidak mengundang Presiden Jokowi mungkin juga sebagai bentuk penghormatan terhadap posisi dan fungsi partai sebagai organisasi politik yang independen. Dengan tidak menghadirkan Presiden dalam acara tersebut, PDIP dapat menunjukkan bahwa partai memiliki otonomi dalam mengatur agenda dan keputusan internalnya tanpa harus terlalu terpengaruh oleh kehadiran tokoh-tokoh eksternal. Meskipun demikian, tentu saja keputusan PDIP ini dapat menimbulkan berbagai tanggapan dan spekulasi dari berbagai pihak. Namun, pada akhirnya, yang terpenting adalah bagaimana keputusan ini dapat memberikan manfaat bagi PDIP sebagai partai politik dan untuk memperkuat posisi dan kedudukan partai di tengah dinamika politik yang terus berkembang.