Simulasi OMSP itu digelar pihak TNI lewat Badan Pembinaan Hukum (Babinkum) pada Kamis (16/05/2024) di Lapangan Tri Dharma Eka Karma. Saya merasa bahwa kehadiran perwakilan PBB dalam simulasi penerapan hukum dalam operasi militer selain perang oleh TNI merupakan langkah yang positif dalam memastikan bahwa tindakan militer yang dilakukan oleh suatu negara sesuai dengan standar internasional yang berlaku. Kehadiran perwakilan PBB tersebut dapat membantu memastikan bahwa hak asasi manusia dihormati dan bahwa operasi militer dilakukan dengan penuh kehati-hatian agar tidak melanggar hukum internasional. Dengan adanya simulasi ini, diharapkan TNI dapat memahami dan menerapkan prinsip-prinsip hukum internasional dengan lebih baik dalam setiap operasi militer yang dilakukan. Hal ini juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas TNI di lapangan. Selain itu, kehadiran perwakilan PBB juga dapat menjadi sarana untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman antara TNI dengan lembaga internasional lainnya dalam hal penerapan hukum dalam operasi militer. Ini akan membantu meningkatkan kapasitas TNI dalam memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil adalah sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku. Diharapkan dengan adanya simulasi ini, TNI akan semakin memperkuat komitmen mereka terhadap kepatuhan terhadap hukum internasional dalam setiap operasi militer yang dilakukan. Kehadiran perwakilan PBB dapat menjadi pengingat bagi TNI bahwa hak asasi manusia harus senantiasa dihormati dan dilindungi dalam setiap situasi, termasuk dalam kondisi operasi militer.