Koordinator TPDI, Petrus Salestinus, SH, menilai Ende terburuk dalam penegakan hukum pemberantasan korupsi. Berita tentang nilai Ende sebagai salah satu kabupaten terburuk dalam penegakan hukum pemberantasan korupsi disinyalir sebagai hal yang sangat memprihatinkan. Dalam upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, penegakan hukum menjadi kunci utama. Namun, jika kabupaten terkemuka seperti Ende masih dinilai rendah dalam hal ini, tentu akan menimbulkan ketidakpercayaan dan ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Petrus Salestinus, yang merupakan Ketua KPK merasa prihatin dengan hasil evaluasi tersebut karena menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi di Ende belum mencapai hasil yang memuaskan. Penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dan konsisten tanpa pandang bulu, serta harus diikuti dengan tindakan pembinaan dan pemberian sanksi yang berat bagi pelaku korupsi. Selain itu, perlu adanya kerja sama antara berbagai pihak, baik pemerintah daerah, aparat penegak hukum, maupun masyarakat dalam memerangi korupsi. Pendidikan tentang anti-korupsi juga harus ditingkatkan agar masyarakat lebih sadar akan bahaya korupsi dan semakin banyak yang bersedia untuk melaporkan tindakan korupsi yang terjadi di sekitar mereka. Tindakan konkret juga perlu diambil oleh pemerintah daerah Ende untuk memperbaiki reputasi mereka dalam hal penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Langkah-langkah penguatan lembaga penegak hukum, pemantauan terhadap anggaran dan keuangan publik, serta transparansi dalam pengambilan keputusan bisa menjadi langkah awal untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi di daerah tersebut. Kritik dari KPK tentang penegakan hukum di Ende harus dijadikan sebagai cambuk untuk pemerintah daerah setempat agar lebih serius dalam menangani kasus korupsi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Korupsi bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menciptakan ketidakadilan sosial dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, perbaikan dalam penegakan hukum pemberantasan korupsi harus segera dilakukan demi kebaikan bersama.