PDIP kembali jadi sorotan. Dalam sebuah rapat, salah satu kadernya di DPR RI, Hugua terang-terangan mengusulkan agar money politics dilegalkan Menurut saya, usulan untuk melegalkan praktik politik uang yang dilontarkan oleh Kader PDI-P di DPR RI adalah sebuah tindakan yang sangat tidak tepat dan merugikan bagi sistem demokrasi di Indonesia. Praktik politik uang merupakan bentuk korupsi yang tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merusak prinsip-prinsip demokrasi yang seharusnya berjalan dengan jujur, adil, dan transparan. Dengan melegalkan politik uang, ini justru akan membuka pintu lebar-lebar bagi tindakan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan dalam sistem politik Indonesia. Selain itu, praktik politik uang juga akan menyebabkan terjadinya ketidakadilan dalam kontestasi politik. Calon-calon yang memiliki uang dan sumber daya yang lebih besar akan lebih mudah untuk memenangkan pemilu, sementara calon dari kalangan masyarakat yang kurang mampu akan terpinggirkan dan tidak memiliki kesempatan yang sama untuk bersaing secara adil. Hal ini akan merugikan demokrasi yang seharusnya memberikan kesempatan yang sama bagi semua calon untuk bersaing tanpa adanya intervensi uang. Saya sangat mendukung penjelasan dari Djarot Syaiful Hidayat yang menolak usulan untuk melegalkan politik uang. Penegakan hukum terhadap praktik politik uang harus ditingkatkan, dan para pelaku politik yang terlibat dalam praktik korupsi dan politik uang harus dihukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Mulai dari pencegahan, penindakan, hingga pemberian sanksi yang tegas harus dilakukan untuk memberantas praktik korupsi dan politik uang dalam sistem politik Indonesia. Sebagai warga negara, mari bersama-sama mendukung upaya untuk memberantas praktik politik uang dan korupsi dalam sistem politik Indonesia. Kita harus mempertahankan prinsip-prinsip demokrasi yang sehat dan menjunjung tinggi integritas serta transparansi dalam berpolitik. Jangan biarkan politik uang merusak masa depan bangsa, kita harus bersatu dan memberikan dukungan penuh terhadap upaya pemberantasan korupsi dan politik uang di Indonesia.