Titik terang Hasil revisi Perpres soal BBM Subsidi hingga nasib Pertalite dibatasi atau dihapus dan diganti Pertamax mulai diungkap pemerintah. Menurut saya, berita tentang hasil revisi Perpres 191 yang menyatakan bahwa Pertamax resmi menjadi bahan bakar minyak (BBM) subsidi merupakan kabar yang sangat penting dan berdampak besar terutama bagi masyarakat Indonesia. Sebelumnya, Pertamax merupakan BBM non-subsidi yang harganya lebih tinggi dibandingkan dengan BBM subsidi lainnya. Dengan adanya keputusan ini, diharapkan masyarakat bisa merasakan manfaat langsung dengan adanya kenaikan harga minyak dunia yang terus meningkat. Keputusan ini juga menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia memiliki komitmen untuk melindungi rakyatnya dari dampak kenaikan harga minyak dunia. Selain itu, keputusan ini juga dapat mengurangi beban masyarakat yang selama ini harus merogoh kocek lebih dalam untuk mendapatkan BBM yang harganya terus naik. Dengan adanya Pertamax yang menjadi BBM subsidi, diharapkan bisa memberikan kepastian harga dan stabilitas ekonomi bagi masyarakat. Namun, dalam berita ini juga disebutkan bahwa Badan Pengatur Hilir Migas (BPH Migas) telah membocorkan fakta baru terkait revisi Perpres 191. Hal ini menimbulkan pertanyaan atas transparansi dan proses pengambilan keputusan terkait kebijakan energi di Indonesia. Sebaiknya pemerintah memberikan penjelasan lengkap terkait fakta baru yang dibocorkan oleh BPH Migas agar masyarakat bisa memahami dengan lebih baik tentang kebijakan ini. Secara keseluruhan, keputusan untuk menjadikan Pertamax sebagai BBM subsidi merupakan langkah yang positif untuk meringankan beban masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang sulit akibat pandemi. Namun, pemerintah perlu melakukan komunikasi yang jelas dan transparan agar kebijakan ini bisa diterima dengan baik oleh masyarakat dan tidak menimbulkan keraguan di kalangan publik.