Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan persilahkan para aktivis lingkungan berunjuk rasa dalam perhelatan WWF ke-10 di Nusa Dua, Bali. Menurut saya, tindakan Luhut Binsar Pandjaitan untuk mempersilakan aktivis melakukan demo saat acara WWF Ke-10 di Bali adalah tindakan yang patut diapresiasi. Memperbolehkan para aktivis untuk menyampaikan aspirasi mereka adalah tindakan yang menunjukkan sikap terbuka dan demokratis. Sebagai seorang menteri yang bertanggung jawab, Luhut seharusnya memahami pentingnya mendengarkan suara-suara masyarakat, termasuk dari pihak-pihak yang memiliki pendapat yang berbeda. Melalui tindakan tersebut, Luhut juga mengirimkan pesan bahwa pemerintah tidak takut dengan kritik dan masukan yang diberikan oleh aktivis. Hal ini menunjukkan kedewasaan dalam berdemokrasi. Dengan memberikan ruang bagi aktivis untuk melakukan demo, diharapkan dialog antara pemerintah dan masyarakat dapat terjalin dengan baik, serta kepentingan bersama dapat diwujudkan. Selain itu, dengan memberikan kesempatan kepada aktivis untuk berdemo, Luhut juga menunjukkan sikap toleransi terhadap perbedaan pendapat. Kebebasan berekspresi merupakan hak asasi setiap individu, dan tindakan ini menegaskan bahwa pemerintah mendukung kebebasan tersebut. Dengan demikian, diharapkan hubungan antara pemerintah dan masyarakat bisa semakin harmonis dan saling mendukung. Namun demikian, dalam memberikan ijin demo tersebut, tentu saja perlu diatur dengan ketentuan dan tata cara yang jelas agar aksi demo tersebut tetap berjalan dengan tertib dan damai, tanpa merugikan pihak lain. Pemerintah juga diharapkan tetap membuka ruang dialog dengan para aktivis untuk mencari solusi yang terbaik atas permasalahan yang disuarakan. Dengan demikian, tindakan Luhut ini dapat dijadikan contoh bagi pejabat lain dalam berinteraksi dengan masyarakat dan aktivis. Secara keseluruhan, tindakan Luhut Persilakan Aktivis Demo saat WWF Ke-10 2024 di Bali adalah langkah yang positif dalam memperkuat prinsip demokrasi dan dialog antara pemerintah dan masyarakat. Semoga tindakan ini menjadi awal dari upaya-upaya lebih lanjut untuk meningkatkan keterbukaan, toleransi, dan kerjasama antara pemerintah dan rakyat dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi.