Kesepuluh orang tersebut mayoritas berasal dari Pulau Jawa, sedangkan tersangka yang berasal dari Pulau Bangka hanya satu orang Menurut saya, berita tentang tersangka penyelundupan benih lobster yang mayoritas berasal dari Pulau Jawa ke Pulau Bangka sangat memprihatinkan. Penyelundupan benih lobster merupakan tindakan ilegal yang merugikan ekosistem laut dan membahayakan keberlangsungan hidup populasi lobster. Pulau Bangka dikenal sebagai salah satu daerah penghasil lobster terbesar di Indonesia, sehingga tindakan penyelundupan benih lobster ini dapat mengancam ekosistem laut di Pulau Bangka. Selain itu, mayoritas tersangka yang berasal dari Pulau Jawa menunjukkan bahwa praktik penyelundupan benih lobster ini mungkin dilakukan secara sistematis dan terorganisir. Hal ini menunjukkan adanya jaringan ilegal yang sangat mengkhawatirkan dalam perdagangan benih lobster di Indonesia. Tindakan penyelundupan benih lobster juga dapat mengakibatkan kerugian ekonomi yang besar bagi para nelayan di Pulau Bangka yang menggantungkan hidup mereka dari hasil tangkapan lobster. Karena populasi lobster yang semakin menurun akibat praktik penyelundupan ini, para nelayan akan mengalami kesulitan dalam mencari lobster yang menjadi sumber penghasilan utama mereka. Pemerintah dan lembaga terkait perlu melakukan tindakan tegas untuk memberantas praktik penyelundupan benih lobster ini. Penegakan hukum yang kuat dan adil perlu dilakukan terhadap para pelaku yang terlibat dalam praktik ilegal ini. Selain itu, sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya menjaga keberlangsungan populasi lobster juga perlu terus dilakukan agar masyarakat lebih sadar akan dampak negatif dari praktik penyelundupan benih lobster. Diharapkan dengan adanya penindakan yang tegas dan upaya pencegahan yang lebih intensif, praktik penyelundupan benih lobster dapat diminimalisir dan ekosistem laut di Pulau Bangka dapat terjaga dengan baik. Selain itu, perlindungan terhadap para nelayan tradisional yang menggantungkan hidup dari hasil tangkapan lobster juga harus menjadi prioritas utama bagi pemerintah.