Proses birokrasi ‘pembersihan’ buku telah berlangsung tiga tahun dan para sejarawan berpendapat bahwa hambatan tersebut ‘sama saja dengan penyensoran' Sebagai warga negara, kita harus memahami bahwa setiap negara memiliki kepentingan politik dan keamanan yang perlu dijaga. Namun, dalam hal ini, tindakan Deplu Australia yang diduga melakukan upaya untuk menyensor sejarah resmi operasi militer di Timor Leste merupakan tindakan yang tidak etis dan merugikan bagi kebenaran sejarah. Sejarah operasi militer di Timor Leste merupakan bagian penting dari sejarah kedua negara tersebut yang harus dipelajari dan dipahami secara utuh. Dengan mencoba menyensor sejarah ini, Deplu Australia seolah-olah ingin menutupi kebenaran yang seharusnya diketahui oleh masyarakat internasional. Selain itu, tindakan ini juga dapat merusak hubungan antara Australia dengan Timor Leste. Kedua negara seharusnya dapat berkomunikasi secara terbuka dan jujur dalam menangani masa lalu mereka, tanpa melakukan upaya untuk menyembunyikan atau menghilangkan informasi yang seharusnya diketahui oleh publik. Hal ini juga menimbulkan pertanyaan tentang transparansi dan akuntabilitas pemerintah Australia dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Sebagai negara demokratis, pemerintah seharusnya memberikan akses yang terbuka terhadap informasi-informasi penting seperti sejarah operasi militer di Timor Leste, tanpa ada upaya untuk menyensor atau memanipulasi informasi tersebut. Dalam hal ini, penting bagi masyarakat sipil dan media untuk terus mengawasi tindakan-tindakan pemerintah yang dapat mengancam transparansi dan kebenaran sejarah. Upaya untuk menyensor sejarah operasi militer di Timor Leste oleh Deplu Australia harus diungkap dan dibongkar agar kebenaran dapat terungkap dan tidak terdistorsi oleh kepentingan politik atau keamanan.