Kuota CASN untuk Pemprov Kalbar pada tahun 2024 sebanyak 8000 formasi PPPK. Sedangkan kuota untuk formasi CPNS nihil. Saya rasa kebijakan untuk hanya menerima Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 800 formasi dalam formasi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Pemprov Kalimantan Barat tahun 2024 ini memiliki dua sisi yang perlu dipertimbangkan. Di satu sisi, keputusan ini dapat dianggap sebagai langkah positif untuk memberikan kesempatan lebih luas kepada masyarakat yang ingin menjadi abdi negara melalui jalur PPPK. Hadirnya PPPK juga diharapkan dapat mengurangi beban belanja pegawai yang harus dikeluarkan oleh pemerintah. Namun, di sisi lain, kebijakan ini juga dapat menimbulkan polemik tentang adil atau tidaknya proses rekrutmen CASN. Dengan terbatasnya penerimaan melalui jalur formasi PPPK, bisa jadi banyak calon pelamar CASN yang sebelumnya berharap untuk bisa mengikuti seleksi justru terpaksa kecewa karena tidak dapat melamar. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat yang berpotensi merugikan pemerintah dalam hal citra serta kredibilitasnya. Selain itu, terbatasnya penerimaan PPPK juga bisa memengaruhi kualitas pegawai yang direkrut. Sebagai contoh, jika tidak tersedia calon yang memenuhi kompetensi dan kriteria yang diinginkan dalam formasi PPPK yang terbatas tersebut, maka kualitas pelayanan publik yang ditawarkan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bisa terganggu. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan untuk mengevaluasi ulang kebijakan ini agar tetap dapat memprioritaskan kedua aspek tersebut dengan seimbang. Diperlukan transparansi dan komunikasi yang jelas dari pihak terkait, baik kepada calon pelamar CASN, masyarakat, maupun internal Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sendiri, untuk menjelaskan alasan di balik keputusan ini dan memberikan pemahaman yang lebih baik kepada semua pihak. Sebaiknya juga disertai dengan langkah-langkah konkrit untuk memastikan bahwa penerimaan PPPK ini benar-benar dapat berkontribusi positif terhadap birokrasi dan pelayanan publik di daerah tersebut, tanpa mengorbankan aspek-aspek kualitas dan keadilan dalam rekrutmen CASN.