Kemal Redindo pernah meminta uang Rp 111 juta untuk membayar pembelian aksesori mobil. Uang Rp 111 juta itu diperoleh dari hasil patungan pejabat. Berita mengenai Redindo, anak SYL yang diduga melakukan tindakan pemaksaan terhadap pejabat Kementan untuk keuntungan pribadi merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum dan tidak etis. Perilaku tersebut merupakan contoh dari penyalahgunaan kekuasaan dan posisi untuk mendapatkan keuntungan pribadi, yang dapat merugikan banyak pihak, termasuk negara dan masyarakat. Tindakan Redindo ini merupakan contoh dari praktek korupsi yang masih sangat merajalela di Indonesia. Korupsi bukan hanya merugikan pihak yang langsung terlibat, tetapi juga merugikan negara dan masyarakat secara keseluruhan. Keberadaan kasus ini menunjukkan bahwa masih ada pejabat yang rentan terhadap tekanan dan pemaksaan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Sangat penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk melakukan tindakan hukum terhadap pelaku korupsi, termasuk Redindo, agar dapat memberikan efek jera kepada pelaku dan mencegah terulangnya tindakan serupa di masa depan. Penegakan hukum yang tegas dan adil perlu dilakukan sebagai bentuk penegakan supremasi hukum dan tegaknya nilai-nilai keadilan dalam masyarakat. Selain itu, penting pula bagi masyarakat untuk menjadi lebih sadar akan pentingnya pencegahan korupsi dan melaporkan tindakan korupsi yang terjadi di sekitar mereka. Dengan demikian, kita dapat bersama-sama memerangi korupsi dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Kejadian ini juga seharusnya menjadi peringatan bagi pejabat pemerintah untuk lebih waspada dan tidak mudah terpengaruh oleh tekanan atau tawaran yang tidak etis. Penting untuk selalu menjaga integritas dan memegang teguh prinsip-prinsip moral dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara. Sebagai masyarakat, kita juga perlu mendukung upaya pemerintah dalam memberantas korupsi dengan cara tidak memberikan dukungan atau keuntungan kepada pelaku korupsi. Semua pihak harus bekerja sama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan bersih, demi kepentingan negara dan kesejahteraan masyarakat secara luas.