Jumlah tempat pemugutan suara (TPS) di Kabupaten Banjar pada Pilkada 2024 ini dipastikan menyusut, ini kata KPU Kabupaten Banjar Tanggapan saya terhadap berita tersebut adalah bahwa penurunan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten Banjar pada Pilkada 2024 merupakan sebuah masalah serius yang perlu mendapat perhatian serius dari pihak terkait, terutama Komisi Pemilihan Umum (KPU) daerah setempat. Penyusutan jumlah TPS dapat berdampak pada aksesibilitas masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. Salah satu penyebab yang diungkapkan oleh Ketua KPU Kabupaten Banjar terkait penyusutan jumlah TPS ini adalah adanya penyesuaian anggaran yang membuat KPU harus melakukan efisiensi dalam pengelolaan TPS. Hal ini bisa mengindikasikan adanya kendala finansial yang perlu diselesaikan agar proses Pilkada dapat berjalan lancar dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Banjar. Selain itu, perlu juga dilakukan evaluasi lebih lanjut untuk mengetahui apakah penurunan jumlah TPS ini dapat memengaruhi partisipasi masyarakat dalam Pilkada. Keterbatasan aksesibilitas dapat menghambat partisipasi warga dalam menggunakan hak pilihnya, sehingga perlu dicari solusi agar seluruh warga Kabupaten Banjar dapat dengan mudah mendapatkan akses ke TPS. KPU Kabupaten Banjar perlu bekerja sama dengan pihak terkait, seperti Pemerintah Daerah dan stakeholder lainnya, untuk menemukan solusi yang tepat terkait penurunan jumlah TPS ini. Diperlukan upaya untuk memastikan bahwa setiap warga Kabupaten Banjar tetap dapat menggunakan hak pilihnya tanpa terkendala oleh penurunan jumlah TPS. Pihak terkait juga sebaiknya melakukan kajian mendalam terkait dampak penurunan jumlah TPS ini terhadap proses demokrasi di Kabupaten Banjar. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum merupakan hal yang sangat penting untuk memastikan proses demokrasi berjalan dengan baik dan hasil yang dihasilkan merupakan kehendak rakyat. Diharapkan pihak terkait dapat segera menindaklanjuti isu ini dan mencari solusi yang terbaik agar proses Pilkada di Kabupaten Banjar berjalan dengan lancar dan partisipasi masyarakat tetap tinggi. Keterbukaan dan transparansi dalam menangani masalah ini juga perlu dikedepankan agar semua pihak bisa terlibat dalam mencari solusi yang terbaik demi kelancaran Pilkada di Kabupaten Banjar.