Heard Runtuwene mengungkapkan, pihaknya telah mengerahkan hasil klarifikasi dan penelusuran ke Bawaslu Manado, Sulawesi Utara. Tanggapan saya terhadap berita yang mengenai kasus politik uang yang melibatkan dua caleg terpilih dari Gerindra di Sulawesi Utara yang dilimpahkan ke polisi adalah bahwa tindakan tersebut sejalan dengan upaya pemberantasan praktik politik uang yang merusak demokrasi. Politik uang telah lama menjadi masalah serius dalam konteks pemilu di Indonesia, di mana calon-calon cenderung menggunakan uang untuk memengaruhi pemilih dan memenangkan suara. Keputusan Gakkumdu untuk melimpahkan kasus ini ke polisi menunjukkan bahwa pihak terkait tidak akan mentolerir praktik korupsi dan politik uang dalam proses pemilihan umum. Langkah ini seharusnya menjadi peringatan bagi para calon lainnya untuk tidak terlibat dalam tindakan yang melanggar aturan dan etika dalam kontestasi politik. Rekomendasi Gakkumdu terkait kasus ini juga seharusnya dijadikan pedoman bagi pihak yang terlibat dalam pemilihan umum di masa mendatang. Penguatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran pemilu, termasuk politik uang, harus terus ditingkatkan guna menjaga integritas dan kebersihan proses demokrasi di Indonesia. Selain itu, partai politik juga harus lebih berperan aktif dalam mencegah praktik politik uang di internalnya maupun dari caleg yang mereka usung. Sikap tegas terhadap anggota yang terlibat dalam praktik yang melanggar aturan harus diterapkan sebagai bentuk komitmen untuk memperbaiki citra politik yang lebih bersih dan transparan. Pentingnya menjaga integritas pemilihan umum menjadi tanggung jawab bersama semua pihak, termasuk partai politik, penyelenggara pemilu, dan masyarakat secara luas. Melalui penegakan hukum yang adil dan tegas terhadap kasus-kasus politik uang, diharapkan ke depannya pemilu di Indonesia dapat berjalan lebih bersih, transparan, dan demokratis.