Dari jumlah tersebut 154 diantaranya menjalani tes urine yang bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Banda Aceh. Saya merasa senang dan mendukung kebijakan yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kementerian Agama Aceh Besar yang melakukan tes urine untuk mencegah penyalahgunaan narkoba. Langkah ini sangat penting untuk memastikan bahwa para ASN yang bertanggung jawab di lembaga pemerintahan tersebut bersih dari pengaruh narkoba yang dapat merugikan diri sendiri serta lingkungan sekitar. Dalam konteks pencegahan penyalahgunaan narkoba, tes urine merupakan cara yang efektif untuk mendeteksi keberadaan narkoba dalam tubuh seseorang. Dengan adanya tes urine secara berkala, diharapkan ASN di Kementerian Agama Aceh Besar dapat terbebas dari pengaruh buruk narkoba yang dapat merusak kualitas kinerja dan integritas mereka dalam menjalankan tugas di lingkungan kerja. Selain itu, langkah ini juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba di Indonesia. Dengan memberlakukan tes urine secara rutin, diharapkan para ASN juga menjadi contoh bagi masyarakat dalam menjauhi penyalahgunaan narkoba dan membantu membangun masyarakat yang sehat dan terbebas dari bahaya narkoba. Namun, hal yang tidak kalah penting adalah penerapan kebijakan ini haruslah dilakukan dengan transparan, adil, dan akuntabel. ASN yang terbukti positif mengonsumsi narkoba harus diberikan sanksi yang tegas sesuai dengan regulasi yang berlaku. Selain itu, pendekatan rehabilitasi juga perlu diterapkan untuk membantu ASN yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba untuk pulih dan kembali berkontribusi dengan baik dalam pekerjaannya. Kesimpulannya, kebijakan yang dilakukan oleh ASN di Kementerian Agama Aceh Besar untuk melakukan tes urine sebagai langkah pencegahan penyalahgunaan narkoba adalah langkah yang tepat dan patut diapresiasi. Tes urine ini tidak hanya bermanfaat untuk menjaga kebersihan dan kualitas kinerja ASN, tetapi juga sebagai bentuk komitmen dalam memberantas penyalahgunaan narkoba di lingkungan kerja pemerintahan.