KPU Banjar memastikan jumlah TPS untuk Pilkada 2024 lebih sdikit dibanding Pilpres dan Pileg 2024 Menyikapi berita tersebut, penurunan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Pilkada Banjar yang diprediksi akan menyusut separuh dibanding Pilpres merupakan sebuah informasi yang perlu diperhatikan dengan serius. Pengurangan jumlah TPS dapat berpotensi menjadi hambatan dalam pelaksanaan pemilihan umum di wilayah Banjar, terutama dalam hal memastikan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Penyusutan jumlah TPS yang begitu signifikan dapat memiliki dampak yang cukup beragam. Salah satunya adalah ketidakmampuan dalam memberikan akses yang cukup luas kepada para pemilih untuk memberikan suara mereka. Dengan penurunan jumlah TPS, akan menjadi lebih sulit bagi warga Banjar, terutama mereka yang tinggal di daerah terpencil atau sulit dijangkau, untuk dapat berpartisipasi dalam proses pemilihan umum. Selain itu, penurunan jumlah TPS juga berpotensi mempengaruhi keamanan dan kenyamanan dalam pelaksanaan Pilkada. Dengan jumlah TPS yang lebih sedikit, kemungkinan terjadinya kerumunan atau antrian panjang di TPS yang tersedia akan semakin besar. Hal ini tentu akan menjadi tantangan bagi penyelenggara Pilkada dalam menjaga protokol kesehatan dan keamanan selama proses pemilihan berlangsung. Meskipun demikian, kita juga perlu memahami bahwa penurunan jumlah TPS mungkin dilakukan karena pertimbangan tertentu, seperti keterbatasan sumber daya atau infrastruktur yang tidak memungkinkan untuk menyediakan TPS dalam jumlah yang sama dengan saat pemilihan presiden. Dalam hal ini, perlu adanya langkah-langkah strategis dari pihak terkait, terutama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan pemerintah daerah, untuk memastikan bahwa pelaksanaan Pilkada tetap dapat berjalan lancar dan demokratis meskipun dengan jumlah TPS yang lebih sedikit. Diperlukan pula upaya-upaya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat Banjar mengenai perubahan jumlah TPS ini, sehingga mereka dapat memahami pentingnya tetap berpartisipasi dalam pemilihan meskipun dengan kondisi yang mungkin berbeda dari sebelumnya. Selain itu, kolaborasi antara pihak-pihak terkait, seperti KPU, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya, juga akan sangat dibutuhkan dalam memastikan kelancaran dan keberhasilan Pilkada di Banjar. Dengan demikian, penurunan jumlah TPS untuk Pilkada Banjar seharusnya menjadi momentum bagi para pemangku kepentingan untuk bekerja sama dalam mengatasi berbagai tantangan yang muncul. Penting bagi kita semua untuk tetap memastikan bahwa setiap warga memiliki akses yang adil dan mudah untuk memberikan suaranya, sehingga proses demokrasi di Banjar tetap berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang representatif bagi kepentingan masyarakat secara keseluruhan.