Bos PDIP Kaltim naik pitam wakil walikota Rusmadi klaim dukungan di Pilkada Samarinda 2024. Ketia DPD PDIP Kaltim, Safaruddin sebut Rusmadi kader Tanggapan saya terhadap berita tersebut adalah bahwa konflik internal di tubuh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Kalimantan Timur terus mengemuka, terutama terkait dengan dukungan dalam Pilkada Samarinda 2024. Rusmadi, yang merupakan Ketua PDIP Kalimantan Timur, disebutkan naik pitam dan mengklaim dukungan untuk Pilkada Samarinda 2024, namun hal ini menuai penolakan dari pihak lain, termasuk Wakil Ketua DPRD Samarinda, Safaruddin, yang menyebutnya sebagai kader Komunis Tanpa Atau (KTA) yang tidak memiliki legitimasi untuk membuat klaim semacam itu. Perpecahan internal dalam sebuah partai politik merupakan hal yang tidak diinginkan, karena dapat merugikan partai itu sendiri dan juga mengganggu jalannya proses politik di daerah tersebut. Dukungan politik seharusnya didasarkan pada mekanisme dan prosedur yang jelas, bukan sekadar klaim tanpa dasar yang justru dapat menimbulkan konflik di internal partai maupun di masyarakat. Oleh karena itu, sikap Rusmadi yang terkesan menyerang dan merasa eksklusif terhadap dukungan dalam Pilkada Samarinda 2024 seharusnya dapat diantisipasi dengan bijaksana oleh pihak terkait untuk menghindari konflik yang lebih besar. Dalam situasi seperti ini, penting bagi pihak terkait untuk dapat berkomunikasi secara lebih baik dan mencari solusi yang bersifat inklusif, mengedepankan kepentingan bersama daripada kepentingan individu. Partai politik seharusnya menjadi wadah untuk bersatu dan bekerja sama demi kepentingan rakyat, bukan untuk saling bersaing dan berebut kekuasaan yang hanya akan merugikan semua pihak yang terlibat. Sebagai pemimpin partai, Rusmadi seharusnya dapat menunjukkan sikap yang lebih bijaksana dan meninggalkan sikap otoriter yang dapat menyulut konflik dalam internal partai. Selain itu, sebagai pemimpin partai, Rusmadi juga seharusnya dapat menyusun strategi politik yang lebih cerdas dan membangun dukungan dengan cara-cara yang lebih konstruktif dan tidak merugikan pihak lain. Tindakan yang terlalu emosional dan merasa eksklusif terhadap dukungan dapat menimbulkan ketidakpercayaan dan memecah belah solidaritas partai, sehingga berpotensi mengganggu stabilitas politik di daerah tersebut. Oleh karena itu, penting bagi Rusmadi dan pihak-pihak terkait untuk dapat menyelesaikan konflik ini dengan cara-cara yang lebih demokratis dan konstruktif. Secara keseluruhan, perpecahan internal di PDIP Kalimantan Timur terkait dukungan dalam Pilkada Samarinda 2024 seharusnya menjadi pembelajaran bagi semua pihak terkait, bahwa pentingnya menjaga soliditas dan kebersamaan dalam sebuah partai politik agar dapat bertindak secara efektif dan mewujudkan kepentingan bersama. Konflik internal seperti ini seharusnya dapat diselesaikan dengan bijaksana dan mengutamakan dialog serta kompromi, bukan dengan sikap otoriter yang hanya akan merugikan semua pihak yang terlibat.