Enam Penjabat (Pj) Bupati di Kalimantan Selatan wajib mundur jika ingin maju dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah Pilkada 2024. Menurut saya, keputusan untuk menegaskan bahwa enam Penjabat Bupati (Pj Bupati) di Kalimantan Selatan harus mundur paling lambat 18 Juli sebagai syarat untuk maju dalam Pilkada 2024 adalah langkah yang tepat. Hal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan yang sama bagi semua calon kepala daerah yang akan bertarung dalam Pilkada 2024. Dengan demikian, Pj Bupati yang memiliki keinginan untuk maju dalam Pilkada dapat mempersiapkan diri secara maksimal sebagai calon yang independen dan tidak terikat oleh jabatan yang mereka emban saat ini. Langkah ini juga dapat membantu menciptakan persaingan yang sehat dan memberikan ruang bagi calon-calon yang belum pernah menjabat sebagai kepala daerah untuk ikut dalam kontestasi Pilkada. Dengan adanya pembatasan ini, diharapkan akan tercipta variasi calon yang berkualitas dan berintegritas untuk bersaing dalam Pilkada 2024, sehingga akan lebih menjamin proses demokrasi yang transparan dan berkualitas. Tentunya, dalam proses ini Pj Bupati yang ingin maju dalam Pilkada 2024 juga perlu memperhatikan mekanisme dan prosedur yang berlaku serta memastikan mereka memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam konteks ini, hal yang penting adalah menjamin bahwa seluruh proses Pilkada berjalan dengan lancar dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain itu, perlu juga dipastikan bahwa keputusan untuk meminta Pj Bupati mundur paling lambat tanggal 18 Juli 2023 ini akan dijalankan dengan transparan dan tidak memberatkan bagi para Pj Bupati tersebut. Sehingga, mereka memiliki waktu yang cukup untuk melakukan persiapan dan mempertimbangkan keputusan yang akan mereka ambil terkait pencalonan dalam Pilkada 2024. Secara keseluruhan, langkah ini memberikan sinyal positif bahwa Pilkada 2024 di Kalimantan Selatan akan diikuti oleh calon-calon yang mencerminkan keinginan masyarakat dan memiliki komitmen untuk memajukan daerah. Semoga dengan pembatasan ini, proses Pilkada bisa berjalan dengan lancar dan menghasilkan pemimpin yang berkualitas untuk memimpin daerah tersebut ke depannya.