asus dugaan tindak pidana korupsi pembangun RS Kelua Kabupaten Tabalong mulai bergulir di Pengadilan Tipikor Banjarmasin Berita tentang perkara dugaan korupsi di RS Kelua yang bergulir di Pengadilan Tipikor Banjarmasin menunjukkan bahwa kasus korupsi di sektor kesehatan masih menjadi perhatian serius. Korupsi di rumah sakit tentu sangat merugikan masyarakat karena akan berdampak pada pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien. Kasus ini juga mengungkapkan masalah sistemik yang mungkin ada di dalam lembaga kesehatan tersebut, seperti kurangnya pengawasan dan kontrol yang ketat terhadap pengelolaan keuangan. Menjadi positif bahwa kasus ini ditindaklanjuti dengan serius oleh pihak berwajib, di mana empat orang telah ditetapkan sebagai terdakwa. Langkah penegakan hukum ini perlu diapresiasi sebagai bentuk penegakan supremasi hukum dan memberikan sinyal kepada pihak lain bahwa tindakan korupsi tidak akan ditoleransi. Masyarakat tentu berharap agar proses hukum ini dapat berjalan dengan transparan, adil, dan cepat sehingga keadilan dapat segera ditegakkan. Dalam menanggapi kasus ini, kita juga perlu melihat bahwa kasus korupsi di sektor kesehatan bukanlah hal yang baru. Perlu adanya upaya preventif yang lebih kuat agar kasus serupa tidak terulang di tempat lain. Penguatan pengawasan, penegakan disiplin, serta peningkatan kesadaran etika dan integritas para pejabat dan pegawai rumah sakit juga perlu menjadi perhatian. Hal ini juga sekaligus menjadi momentum bagi pemerintah untuk lebih memperketat pengawasan terhadap pengelolaan keuangan di sektor kesehatan. Keterbukaan dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran di rumah sakit perlu ditingkatkan, serta mekanisme pengaduan publik terhadap dugaan praktik korupsi harus dijamin agar masyarakat merasa aman untuk melaporkan jika menemui indikasi penyimpangan. Kasus korupsi di RS Kelua ini seharusnya menjadi pelajaran berharga bagi seluruh institusi kesehatan di Indonesia untuk menjaga integritas dan transparansi dalam menjalankan tugasnya. Semua pihak, baik dari internal maupun eksternal rumah sakit, perlu bekerjasama dalam mencegah dan memberantas praktik korupsi yang dapat merugikan banyak pihak. Dengan begitu, harapan untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan adil dapat tercapai.