Mustofa, Kades Kimak Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, terpantau memakai kendaraan dinasnya saat datang ke Kantor DPD II Golkar Kabupaten Bangka. Tindakan Kades Kimak yang menggunakan mobil dinas untuk mengambil formulir Pilkada adalah tindakan yang tidak etis. Sebagai kepala desa, seharusnya dia memahami aturan dan etika yang berlaku dalam pemerintahan. Penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi harus dihindari karena dapat menimbulkan kesan penyalahgunaan wewenang. Bawaslu segera meminta klarifikasi atas kejadian ini merupakan langkah yang tepat. Kades Kimak harus memberikan penjelasan yang jelas mengenai alasan mengapa menggunakan mobil dinas untuk kepentingan pribadinya. Transparansi dalam menjelaskan tindakan yang dilakukan menjadi hal yang penting untuk menjaga integritas dan moralitas sebagai seorang pemimpin. Selain itu, tindakan yang dilakukan Kades Kimak juga dapat menciptakan ketidakadilan dalam konteks Pilkada. Penggunaan mobil dinas untuk kepentingan pribadi dapat memberikan kesan bahwa dia memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi, yang seharusnya tidak terjadi dalam pemerintahan yang bersih dan transparan. Diharapkan Bawaslu dapat menindaklanjuti klarifikasi yang diberikan oleh Kades Kimak dengan memberikan sanksi yang sesuai apabila ditemukan adanya pelanggaran atau penyalahgunaan wewenang. Hal ini penting untuk memberikan efek jera dan sebagai pelajaran bagi para kepala desa lainnya agar tidak melakukan tindakan yang sama di masa mendatang. Pada akhirnya, tindakan Kades Kimak ini menjadi contoh yang buruk bagi para pelaku politik dan pemerintahan tentang pentingnya menjaga integritas, moralitas, dan kewajaran dalam bertindak. Kepemimpinan yang baik harus diimplementasikan dengan perilaku yang jujur, adil, dan transparan tanpa memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi.