Caleg terpilih yang akan mengikuti kontestasi di Pilkada serentak 2024, termasuk calon gubernur Kaltim, bupati atau walikota harus mundur Sebagai seorang wakil rakyat yang telah terpilih sebagai anggota DPR atau DPRD, seharusnya calon legislatif yang terpilih memiliki tanggung jawab yang cukup besar untuk menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai wakil rakyat. Namun, ketika ada calon legislatif yang terpilih juga ingin ikut dalam kontestasi pemilihan kepala daerah seperti Pilkada Serentak 2024, mungkin akan ada potensi konflik kepentingan yang bisa muncul. Maka dari itu, aturan yang mengharuskan caleg terpilih untuk mundur saat ikut kontestasi di Pilkada Serentak 2024, termasuk Pilgub Kaltim adalah langkah yang tepat dan perlu untuk diimplementasikan. Dengan mengharuskan caleg terpilih mundur saat ingin ikut dalam kontestasi Pilkada, diharapkan dapat menghindari potensi konflik kepentingan dan memastikan bahwa anggota legislatif fokus untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai wakil rakyat. Selain itu, langkah tersebut juga dapat memastikan bahwa terpilihnya anggota legislatif benar-benar didasarkan pada keinginan masyarakat yang memberikan mandat kepada mereka untuk menjalankan tugas legislatif. Dengan demikian, diharapkan dapat mengurangi potensi penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa anggota legislatif dapat bekerja dengan baik tanpa adanya konflik kepentingan. Namun, di sisi lain, aturan tersebut juga perlu disertai dengan mekanisme yang jelas untuk penggantian anggota legislatif yang mundur karena ingin ikut dalam kontestasi Pilkada. Hal ini akan memastikan bahwa keberlangsungan tugas legislator tetap terjaga tanpa menimbulkan kekosongan di kursi parlemen. Secara keseluruhan, kebijakan yang mengharuskan caleg terpilih untuk mundur saat ikut kontestasi Pilkada Serentak 2024, termasuk Pilgub Kaltim adalah langkah yang positif untuk menjaga integritas dan profesionalisme anggota legislatif serta memastikan bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai wakil rakyat dapat dilaksanakan dengan baik.