Delapan PPK yang dipanggil itu dari Kecamatan Padang Tiji, Keumala, Glumpang Tiga, Mila, Simpang Tiga, Indrajaya dan Muara Tiga (Laweung)... Berita tersebut menunjukkan respons yang sangat positif dari Komisi Independen Pemilihan (KIP) di Kabupaten Pidie terkait pelaporan terhadap Panitia Pemungutan Suara (PPK) yang diduga terlibat dalam kegiatan partai politik. Tindakan KIP Pidie yang memanggil PPK yang dilaporkan warga menunjukkan komitmen untuk menjaga integritas dan netralitas dalam penyelenggaraan pemilu. Selain itu, tindakan ini juga menunjukkan bahwa KIP Pidie serius dalam menindaklanjuti pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Jika PPK terbukti melanggar aturan yang telah ditetapkan, sanksi yang akan diberikan sebagaimana yang diatur dalam regulasi pemilu merupakan langkah yang sangat tepat. Sanksi tersebut bisa berupa teguran atau bahkan pencopotan dari jabatannya sebagai penyelenggara pemilu. Dengan memberikan sanksi yang tegas, diharapkan pelaku pelanggaran akan merasa memiliki konsekuensi atas tindakan mereka dan sebagai efek jera bagi pihak lain yang mungkin berniat untuk melanggar aturan serupa. Dalam konteks pemilu, netralitas dan integritas penyelenggara pemilu merupakan hal yang sangat krusial sehingga penyimpangan apapun harus segera ditindaklanjuti dengan tegas. Kegagalan dalam menjaga netralitas dan integritas pemilu dapat berdampak buruk bagi proses demokrasi dan melemahkan legitimasi hasil pemilu. Oleh karena itu, langkah KIP Pidie untuk menindaklanjuti laporan terhadap PPK yang terlibat dalam partai politik dengan serius patut diapresiasi. Sebagai pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemilu, KIP memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan proses pemilih berjalan dengan lancar, jujur, dan adil. Oleh karena itu, tindakan tegas seperti memanggil dan memeriksa PPK yang terlibat dalam kegiatan partai politik merupakan langkah yang harus diambil untuk menjaga integritas dan netralitas penyelenggara pemilu. Semoga kasus ini dapat menjadi pembelajaran bagi semua pihak agar menghormati aturan dan prinsip netralitas dalam proses pemilu demi terwujudnya pemilihan yang bersih dan demokratis.