Delapan PPK yang dipanggil itu dari Kecamatan Padang Tiji, Keumala, Glumpang Tiga, Mila, Simpang Tiga, Indrajaya dan Muara Tiga (Laweung). Sebagai seorang warga negara, saya merasa prihatin ketika mendengar bahwa delapan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Pidie dilaporkan terlibat dengan partai politik. Hal ini merupakan pelanggaran Etika dan Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu yang harus dihindari demi menjaga keberlangsungan proses demokrasi yang transparan dan berintegritas. Ketika PPK terlibat dengan partai politik, hal ini dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilihan umum yang seharusnya netral dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu. Sebagai penyelenggara pemilu, PPK harus memegang teguh prinsip netralitas serta menjalankan tugasnya dengan profesionalisme dan integritas. Selain itu, keterlibatan PPK dalam urusan partai politik juga dapat memicu konflik kepentingan yang berpotensi merugikan semua pihak yang terlibat. Maka dari itu, pihak Komisi Independen Pemilihan (KIP) Pidie harus segera mengambil tindakan yang tegas dan transparan terhadap delapan PPK yang terlibat agar kasus ini tidak berlarut-larut dan menimbulkan keraguan di kalangan masyarakat. Kita harus mengingat bahwa pemilu adalah salah satu bentuk pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, keberlangsungan dan kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu harus dijaga dengan baik. Tidak ada ruang bagi praktik-praktik korupsi, nepotisme, atau kolusi yang bisa merusak integritas pemilu. Saya berharap agar pihak berwenang dapat menindaklanjuti laporan ini dengan seadil-adilnya dan memberikan sanksi yang sesuai bagi delapan PPK yang terlibat. Proses penegakan hukum harus dilakukan secara adil tanpa pandang bulu agar dapat memberikan efek jera kepada pihak lain yang mungkin memiliki niat untuk melakukan pelanggaran serupa di masa depan.