Kata Ramli, delapan PPK yang dipanggil itu adalah Nur Asiah PPK Padang Tiji sebagai saksi di TPS. Lalu, Nurul Husna PPK Keumala Berita mengenai dilaporkannya delapan Penyelenggara Pemungutan Suara (PPK) di Pidie terkait dugaan keterlibatan dengan partai politik (parpol) patut disikapi dengan serius. Pengawasan ketat terhadap netralitas PPK saat menjalankan tugasnya dalam pemilu adalah hal yang sangat penting untuk menjaga integritas dan keadilan dalam proses demokrasi. Panggilan KIP Pidie terhadap delapan PPK tersebut menunjukkan bahwa pihak berwenang tidak main-main dalam menanggapi laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran dalam proses pemilu. Hal ini seharusnya menjadi pembelajaran bagi semua pihak terkait, bahwa pelanggaran yang dilakukan tidak akan dibiarkan begitu saja tanpa ada tindakan yang diambil. Netralitas PPK dalam pemilu sangatlah penting, karena merekalah yang bertanggung jawab dalam mengawasi dan melaksanakan proses pemungutan suara. Jika terbukti ada keterlibatan dengan parpol, maka hal ini bisa merusak kepercayaan masyarakat terhadap integritas pemilu dan berpotensi memengaruhi hasil akhir pemilihan. Pihak KIP Pidie seharusnya juga memberikan perlindungan dan keamanan kepada PPK yang telah dipanggil, serta memberikan kesempatan bagi mereka untuk memberikan klarifikasi terkait tuduhan yang dilaporkan. Proses hukum harus berjalan dengan adil dan transparan, agar kebenaran bisa terungkap dan tindakan yang tepat bisa diambil sesuai dengan aturan yang berlaku. Keterlibatan PPK dengan parpol seharusnya dihindari dengan sebaik mungkin, karena hal ini bisa merusak citra dan kepercayaan terhadap proses demokrasi yang sedang berlangsung. Kewajiban PPK adalah melaksanakan tugasnya secara netral, jujur, dan adil, tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Diharapkan pihak terkait bisa menyelesaikan masalah ini dengan sebaik mungkin, untuk memastikan bahwa pemilu berjalan lancar, adil, dan transparan. Masyarakat juga diminta untuk tetap waspada dan mengawasi proses pemilu, serta melaporkan segala bentuk pelanggaran yang terjadi, agar demokrasi di negara ini tetap berjalan dengan baik.