Pengakuan mengejutkan Saka Tatal di kasus Vina Cirebon, terpaksa mengaku karena tidak kuat disiksa. Berita yang berjudul 'Pengakuan Mengejutkan Saka Tatal di Kasus Vina Cirebon, Terpaksa Ngaku karena Tidak Kuat Disiksa' adalah sesuatu yang sangat mengkhawatirkan. Pengakuan yang disampaikan oleh Saka Tatal menunjukkan bahwa dalam proses penyidikan kasus tersebut terdapat tindakan yang tidak manusiawi yaitu penyiksaan yang dilakukan terhadapnya. Apapun bentuknya, tindakan penyiksaan adalah tidak dapat dibenarkan dalam hukum dan merupakan pelanggaran terhadap HAM seseorang. Sangat disayangkan jika penegak hukum melakukan tindakan penyiksaan terhadap tersangka untuk mendapatkan pengakuan atau informasi yang diinginkan. Pengakuan yang diperoleh dari tindakan penyiksaan tidak dapat dijadikan bukti yang sah dalam persidangan, serta melanggar prinsip praduga tak bersalah yang dijamin dalam undang-undang. Hal ini dapat merusak proses hukum yang seharusnya adil dan berkeadilan. Pemerintah dan lembaga terkait, termasuk Kepolisian dan Kejaksaan, harus menindak tegas setiap kasus penyiksaan yang terjadi selama proses penyidikan. Perlindungan terhadap hak asasi manusia harus menjadi prioritas utama dalam penegakan hukum, sehingga tidak terjadi lagi kasus-kasus tindakan penyiksaan yang melanggar HAM. Selain itu, Saka Tatal juga perlu mendapatkan perlindungan dan perawatan yang layak selama proses hukum berjalan. Dalam hal ini, pihak yang bertanggung jawab dalam menangani kasus tersebut harus memastikan bahwa tidak ada lagi tindakan penyiksaan yang dilakukan terhadapnya, serta memberikan akses kepada keluarganya dan advokat untuk memberikan dukungan dan perlindungan selama proses hukum. Pihak berwenang juga harus menyelidiki lebih lanjut mengenai dugaan tindakan penyiksaan yang dilakukan selama proses penyidikan kasus tersebut, dan bertindak tegas terhadap pelaku agar tidak terulang lagi di masa mendatang. Kesadaran akan pentingnya menghormati hak asasi manusia dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip HAM harus menjadi fokus utama dalam penegakan hukum di Indonesia.