Satpol PP Samarinda masih menunggu aturan baru untuk tertibkan Pom mini atau penjualan bahan bakar minyak (BBM) eceran Tanggapan saya terhadap berita ini adalah bahwa Satpol PP Samarinda menunjukkan sikap yang bertanggung jawab dengan tidak langsung bertindak tanpa edaran resmi terkait penertiban pom mini. Hal ini menunjukkan bahwa mereka mengutamakan kepatuhan terhadap prosedur yang berlaku dalam penertiban tersebut. Dengan menunggu edaran resmi, Satpol PP Samarinda juga memberikan peluang kepada para pemilik pom mini untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi penertiban tersebut, seperti memenuhi persyaratan yang diperlukan atau mencari solusi alternatif. Hal ini diharapkan dapat mengurangi dampak negatif yang mungkin timbul akibat penertiban tersebut, baik bagi pemilik pom mini maupun masyarakat umum. Namun, di sisi lain, jika proses pemberian edaran resmi terlalu lama, hal ini juga bisa menimbulkan ketidakpastian dan ketidakpastian bagi para pemilik pom mini. Oleh karena itu, Satpol PP Samarinda perlu memastikan bahwa edaran resmi segera dikeluarkan dan disosialisasikan secara jelas kepada seluruh pihak terkait. Selain itu, Satpol PP Samarinda juga perlu melakukan pendekatan komunikasi yang baik dengan para pemilik pom mini, agar proses penertiban dapat dilakukan secara bersama-sama dan dilakukan dengan cara yang humane. Komunikasi yang baik akan membantu mengurangi potensi konflik dan memperoleh kerjasama dari semua pihak. Diharapkan edaran resmi yang akan dikeluarkan nantinya juga memberikan panduan yang jelas bagi Satpol PP Samarinda dalam melaksanakan penertiban, sehingga proses tersebut dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Selain itu, pemilik pom mini juga perlu diberikan pemahaman tentang alasan di balik penertiban tersebut, agar mereka dapat lebih memahami konteks dan pentingnya penertiban tersebut. Secara keseluruhan, langkah yang diambil oleh Satpol PP Samarinda untuk menunggu edaran resmi sebelum melakukan penertiban pom mini adalah langkah yang tepat dan bertanggung jawab. Namun, penting bagi mereka untuk memastikan bahwa proses penertiban dilakukan dengan transparan, komunikatif, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.