Azmi mengatakan keempat nama tersebut sudah dilakukan verifikasi berkas adminitrasi dan mempertimbangkan masukan dari unsur pengurus DPD PKS Aceh Saya berpendapat bahwa ini adalah hal yang wajar dalam konteks demokrasi di Indonesia. Setiap individu berhak untuk mencalonkan diri dalam kontes politik, termasuk dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) seperti di Aceh Selatan. Partai politik, dalam hal ini Partai Keadilan Sejahtera (PKS), memiliki kewajiban untuk menerima pendaftaran calon bupati dari siapapun asalkan memenuhi syarat yang telah ditetapkan. Dengan adanya 4 calon bupati yang mendaftar ke PKS, ini menunjukkan bahwa terdapat beragam opsi dan pilihan bagi masyarakat Aceh Selatan dalam menentukan pemimpin daerah mereka berikutnya. Proses seleksi dan penjaringan calon yang dilakukan oleh partai politik adalah langkah awal yang penting untuk memastikan bahwa calon yang diusung benar-benar berkualitas dan mampu memimpin dengan baik. Selain itu, melalui pendaftaran calon bupati ke PKS, para kandidat tersebut juga menunjukkan komitmen dan keinginan untuk berkiprah dalam membangun Aceh Selatan dengan visi dan program kerja yang mereka miliki. Namun, tentu saja proses seleksi yang dilakukan oleh PKS akan menjadi penentu akhir siapa yang akan diusung sebagai calon bupati dalam Pilkada nanti. Sebagai pemilih, kita sebagai masyarakat Aceh Selatan harus mengikuti perkembangan dari proses seleksi calon bupati ini. Kita harus memperhatikan dengan seksama profil, visi, dan program kerja dari masing-masing calon agar dapat membuat keputusan yang tepat saat pemilihan nanti. Semoga calon bupati yang terpilih nantinya dapat benar-benar mewakili kepentingan dan aspirasi masyarakat Aceh Selatan dengan baik.