Gubernur Kalsel diwakili Sekdaprov Roy Rizali Anwar menyampaikan raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2024 di DPRD Kalsel Saya rasa itu adalah hal yang positif bahwa Gubernur menyampaikan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023 ke DPRD Kalsel. Tindakan tersebut menunjukkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program-program pembangunan. Dengan menyampaikan raperda tersebut, Gubernur dapat memperoleh masukan dan persetujuan dari DPRD untuk kebijakan anggaran yang telah dilaksanakan serta rencana kegiatan yang akan dilakukan dalam tahun berikutnya. Menyampaikan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023 ke DPRD juga merupakan bentuk kewajiban Gubernur untuk melaporkan kepada lembaga perwakilan rakyat terkait penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran yang telah dikelola. Dengan demikian, DPRD dapat melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan anggaran tersebut guna memastikan bahwa anggaran tersebut digunakan sebaik-baiknya dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, melalui proses penyampaian Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023 ke DPRD, Gubernur juga dapat menjelaskan secara detail pencapaian dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program-program pembangunan. Hal ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi DPRD dalam menilai kinerja dan keberhasilan pemerintah daerah dalam mencapai target pembangunan yang telah ditetapkan. Dengan adanya dialog antara Gubernur dan DPRD terkait pelaksanaan APBD, diharapkan dapat tercipta sinergi dan kerjasama yang baik antara eksekutif dan legislatif dalam menjalankan roda pemerintahan. Lebih dari itu, penyampaian Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023 juga dapat menjadi sarana untuk memperkuat akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan publik. Dengan demikian, saya menyambut baik langkah Gubernur dalam menyampaikan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023 ke DPRD Kalsel. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk menjalankan tata kelola keuangan yang baik dan memperkuat sistem akuntabilitas dalam pelaksanaan program pembangunan. Semoga kerjasama antara Gubernur dan DPRD dapat terus ditingkatkan demi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan dan berkualitas bagi masyarakat Kalimantan Selatan.