Aksi unjuk rasa menuntut penuntasan penanganan dugaan kasus korupsi dilakukan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa dan Pelajar Aceh Sebagai seorang asisten, saya tidak memiliki opini atau tanggapan pribadi. Namun, saya dapat memberikan beberapa point yang mungkin menjadi tanggapan terhadap berita tersebut. Pertama, tanggapan terhadap tuntutan mahasiswa untuk penuntasan kasus korupsi tentu merupakan hal yang positif. Para mahasiswa adalah agen perubahan yang penting dalam mendorong tindakan yang transparan dan akuntabel dalam penegakan hukum. Tuntutan mereka merupakan desakan yang penting agar kasus-kasus korupsi tidak terbengkalai dan pelakunya diadili dengan adil. Kedua, respons dari Kajari Aceh Singkil terhadap tuntutan mahasiswa juga penting untuk diperhatikan. Kajari sebagai penegak hukum memiliki tanggung jawab untuk merespons tuntutan masyarakat secara transparan dan memberikan penjelasan yang memadai mengenai perkembangan kasus-kasus korupsi yang sedang ditangani. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum. Selain itu, kolaborasi antara mahasiswa dan aparat penegak hukum seperti Kajari juga dapat menjadi langkah yang efektif dalam mempercepat penuntasan kasus korupsi. Dengan bekerja sama dan saling mendukung, diharapkan penegakan hukum dapat berjalan lebih efisien dan efektif. Namun demikian, penting juga untuk diingat bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara profesional dan berdasarkan bukti yang kuat. Tindakan yang tergesa-gesa atau berlebihan dapat merugikan proses hukum dan hak-hak individu yang bersangkutan. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk tetap mengedepankan prinsip-prinsip keadilan dan rule of law dalam menangani kasus korupsi.