Laporan harta kekayaan Rahmady Effendi yang hanya Rp 6 miliar dianggap janggal sebab yang bersangkutan disebut pernah memberikan pinjaman sekira Berita mengenai mantan Kepala Bea Cukai Purwakarta, Rahmady Effendi yang diperiksa KPK terkait LHKPN senilai Rp6 miliar merupakan hal yang sangat disayangkan. Sebagai seorang pejabat yang seharusnya menjadi teladan dalam menjalankan tugasnya dengan integritas dan transparansi, adanya dugaan pelanggaran terkait LHKPN menimbulkan keraguan terhadap moralitas dan etika dari seorang pejabat publik. Keberadaan KPK sebagai lembaga anti korupsi merupakan benteng terakhir dalam memberantas korupsi di Indonesia. Dengan melakukan pemeriksaan terhadap pejabat yang diduga terlibat dalam tindakan korupsi, KPK memperlihatkan komitmennya dalam memberantas segala bentuk korupsi yang merugikan negara dan masyarakat. Tindakan ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam mewujudkan good governance di Indonesia. Dalam kasus ini, penting bagi KPK untuk melakukan proses penyelidikan dan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel. Keterbukaan dalam proses pemeriksaan akan menjadi bukti bagi masyarakat bahwa lembaga anti korupsi beroperasi secara independen dan profesional dalam menangani kasus-kasus korupsi. Selain itu, kerjasama antara KPK dengan berbagai instansi terkait dalam mengawasi dan mengaudit kekayaan pejabat publik juga perlu ditingkatkan guna mencegah terjadinya korupsi di masa mendatang. Pada akhirnya, kasus ini juga seharusnya menjadi pelajaran bagi seluruh pejabat publik dan masyarakat Indonesia bahwa korupsi tidak akan ditoleransi. Semua pihak harus memiliki komitmen yang kuat dalam memerangi korupsi, baik dalam tindakan maupun dalam memberikan dukungan terhadap lembaga-lembaga yang bertugas dalam memberantas korupsi. Hanya dengan kerjasama dan kesadaran bersama, kita dapat mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi dan kolusi.