Penyidik Kejari Kabupaten Madiun akan kembali melayangkan surat pemanggilan kedua untuk dua anggota DPRD tersebut sebagai saksi. Saya merasa prihatin dan kecewa atas berita tersebut. Sebagai anggota DPRD, seharusnya mereka menjadi teladan bagi masyarakat dalam hal disiplin dan untuk patuh terhadap proses hukum yang sedang berjalan. Dengan mangkir dari pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi, hal tersebut menunjukkan ketidakbertanggungjawaban dan ketidaktransparanan. Dana aspirasi yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat, namun disinyalir telah disalahgunakan menjadi alasan yang sangat serius. Korupsi adalah tindakan yang merugikan masyarakat secara umum, sehingga anggota DPRD yang terlibat dalam hal ini harus bertanggung jawab dan bekerja sama sepenuhnya dalam proses penyidikan. Tindakan mangkir dari pemeriksaan juga dapat menciptakan citra negatif terhadap institusi DPRD dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap keberpihakan para wakil rakyat. Oleh karena itu, saya berharap bahwa pihak berwajib dapat menindaklanjuti kasus ini dengan tegas dan adil, serta memberikan sanksi yang sesuai kepada anggota DPRD yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi tersebut. Selain itu, penegakan hukum yang transparan dan efektif sangat penting untuk memberikan sinyal kepada seluruh anggota DPRD dan pejabat publik lainnya bahwa tindakan korupsi tidak akan ditoleransi dan setiap orang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Masyarakat juga sebaiknya terus mengawasi dan menuntut akuntabilitas dari para wakil rakyat agar kejadian serupa tidak terulang kembali di masa depan. Kita semua berharap agar kasus ini dapat diungkap dengan segera dan keadilan dapat ditegakkan. Tidak ada tempat bagi korupsi di dalam kepemimpinan yang baik dan bermartabat. Maka dari itu, kita sebagai masyarakat harus terus menekan pihak berwenang untuk melakukan penyelidikan dengan tuntas dan memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.