Kabid Humas Polda Bali membenarkan adanya peristiwa pembubaran acara diskusi yang digelar di sebuah hotel di Denpasar tersebut. Saya merasa prihatin dan kecewa atas tindakan pembubaran diskusi aktivis lingkungan yang dilakukan oleh ormas terkait. Sebagai wadah yang seharusnya memperjuangkan hak-hak aktivis lingkungan untuk menyuarakan kepentingan lingkungan, tindakan tersebut seolah menunjukkan bahwa kebebasan berekspresi dan memperjuangkan isu lingkungan tidak dihargai. Kritik yang disampaikan oleh WWF terkait rencana penyelenggaraan Konferensi Persatuan Perlindungan Alam Semesta (Bali 2024) merupakan hal yang wajar dalam mendukung upaya pelestarian lingkungan. Sebagai organisasi lingkungan yang memiliki kepedulian terhadap alam, WWF memiliki hak untuk memberikan masukan dan kritik terhadap kebijakan yang dianggap dapat merugikan keberlangsungan lingkungan hidup. Penting bagi pemerintah dan pihak terkait untuk menerima kritik dengan bijak dan terbuka, serta berusaha untuk meningkatkan transparansi dalam proses pengambilan keputusan terkait kebijakan lingkungan. Diskusi dan dialog antara berbagai pihak, termasuk aktivis lingkungan, perlu didorong sebagai langkah untuk mencapai kesepakatan yang baik dan berkelanjutan dalam upaya pelestarian lingkungan. Pembatasan terhadap kebebasan berekspresi dan penindasan terhadap aktivis lingkungan merupakan tindakan yang tidak dapat diterima dalam sebuah demokrasi. Semua pihak seharusnya diberikan ruang untuk menyampaikan pendapat dan kritik secara damai dan konstruktif, tanpa ada ancaman atau intimidasi dari pihak lain. Saya berharap bahwa kasus ini dapat menjadi momentum bagi pemerintah untuk lebih mendengarkan suara aktivis lingkungan dan memperhatikan masukan yang disampaikan oleh berbagai pihak untuk keberlangsungan lingkungan hidup. Semua pihak harus bekerja sama dalam upaya pelestarian alam demi menjaga keberlangsungan hidup generasi mendatang.