Berikut deretan fakta-fakta soal keterkaitan Nayunda Nabila dalam lingkaran kasus gratifikasi dan TPPU Syahrul Yasin Limpo (SYL). Berita mengenai Nayunda Nabila sebagai biduan titipan SYL di Kementan, digaji Rp 4,3 juta, dan menjadi asisten anak Syl, memunculkan beragam tanggapan dari masyarakat. Pertama-tama, tindakan penempatan seorang biduan sebagai asisten anak seorang pejabat menimbulkan pertanyaan mengenai etika dan keprofesionalan dalam pelayanan publik. Seharusnya dalam penempatan seseorang untuk posisi tertentu, harus mempertimbangkan kualifikasi dan kompetensi yang dimiliki, bukan hanya hubungan personal atau kedekatan dengan pejabat. Selain itu, besarnya gaji yang diterima Nayunda Nabila juga menimbulkan pertanyaan, karena jumlahnya tergolong besar untuk seorang asisten anak, apalagi jika ditinjau dari standar gaji di kalangan pegawai pemerintah atau pejabat lainnya. Hal ini mengindikasikan adanya bias dan kesenjangan gaji yang tidak seimbang dalam kebijakan pengelolaan keuangan di instansi pemerintah. Keterlibatan seorang biduan sebagai asisten anak seorang pejabat juga menimbulkan dugaan adanya nepotisme atau pemberian fasilitas khusus kepada orang terdekat tanpa melalui seleksi yang sesuai. Praktek nepotisme ini bisa merugikan keadilan, mengancam integritas instansi pemerintah, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Dari sisi lain, muncul pula pandangan yang mempertanyakan kesempatan Nayunda Nabila untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan sesuai dengan kemampuannya. Sebagai seorang biduan yang memiliki talenta di bidang seni, seharusnya lebih diutamakan keahliannya dalam bidang tersebut daripada keberuntungan yang diperoleh dari hubungan personal dengan pejabat. Penempatan Nayunda Nabila sebagai asisten anak Syl di Kementan seharusnya disertai dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi, serta menjaga prinsip meritokrasi dalam seleksi pegawai. Hal ini penting agar kebijakan pemerintah dapat dipercaya oleh masyarakat dan berdampak positif dalam pembangunan negara.