Kejati Babel disebut tumpul karena kalah dalam praperadilan melawan tersangka Franky terkait perkara mafia tanah di Pulau Belitung Berita tersebut menyoroti situasi yang cukup mengejutkan terkait keputusan dalam praperadilan antara PMII dengan tersangka Franky di Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung (Babel). Keputusan tersebut tentu menimbulkan polemik di masyarakat, terutama bagi pihak yang merasa keberatan dengan hasil praperadilan tersebut. Pernyataan dari PMII yang menyebut Kejaksaan Tinggi Babel tumpul tentu menjadi sorotan yang cukup tajam. Hal ini menunjukkan ketidakpuasan dari pihak yang merasa dirugikan dengan keputusan tersebut. Selain itu, pernyataan tersebut juga dapat menimbulkan pertanyaan terhadap objektivitas dan profesionalisme Kejaksaan Tinggi Babel dalam menangani kasus-kasus hukum. Sebagai lembaga penegak hukum, Kejaksaan Tinggi Babel seharusnya memastikan bahwa setiap putusan yang diambil didasari oleh bukti yang kuat dan proses hukum yang objektif. Jika ada dugaan ketidakadilan dalam proses praperadilan tersebut, maka perlu adanya peninjauan ulang agar keadilan dapat tercapai bagi semua pihak yang terlibat. Disamping itu, kasus seperti ini juga menandakan perlunya perbaikan dalam sistem peradilan di Indonesia. Proses hukum yang transparan, adil, dan akuntabel harus menjadi prioritas agar kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum dapat terjaga. Kritik yang konstruktif dari berbagai pihak juga dapat membantu mengevaluasi dan memperbaiki sistem peradilan yang ada. Semua pihak, baik pihak yang merasa dirugikan maupun pihak yang menjadi objek kritik, perlu mematuhi proses hukum yang berlaku. Keberanian untuk mengkritik tentu penting agar perbaikan bisa terus dilakukan, namun hal tersebut harus dilakukan dengan cara yang sesuai dengan hukum dan etika. Diharapkan, kasus seperti ini dapat menjadi pembelajaran bagi semua pihak untuk terus meningkatkan profesionalisme dan integritas dalam menegakkan hukum. Kepentingan keadilan harus selalu menjadi prioritas utama, dan semua pihak harus bekerja sama untuk menciptakan sistem hukum yang adil dan berkeadilan.