Dugaan pungli untuk mendapat kamar menyeruak di Lapas Cebongan Sleman. Polresta Sleman kini turun tangan mengusutnya. Berita mengenai dugaan pungutan liar (pungli) terkait kamar di Lapas Cebongan yang diusut oleh Polresta Sleman merupakan suatu masalah serius yang mencerminkan kondisi yang lebih luas mengenai integritas sistem pemasyarakatan di Indonesia. Pungli tidak hanya merugikan individu tetapi juga mencederai kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum dan lembaga pemasyarakatan. Kasus ini memberikan gambaran bahwa upaya reformasi dalam sistem peradilan dan pemasyarakatan masih perlu dilakukan secara menyeluruh. Dugaan pungli di lapas bisa jadi adalah indikator dari sejumlah masalah struktural yang lebih besar, termasuk kurangnya pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan lembaga pemasyarakatan. Ketidakpuasan para narapidana atau keluarga mereka terkait perlakuan di dalam lapas, serta ketidakadilan yang dialami, dapat memunculkan praktik-praktik ilegal seperti pungli. Hal ini menunjukkan perlunya pihak berwenang mengevaluasi kebijakan yang ada dan menetapkan prosedur yang lebih baik untuk menjamin keadilan dan kesejahteraan narapidana. Ketegasan Polresta Sleman dalam mengusut kasus ini patut diacungi jempol, karena menunjukkan bahwa penegakan hukum tetap bisa diharapkan, bahkan di dalam sistem yang sering kali dipandang korup. Namun, proses ini juga harus diiringi dengan upaya untuk mencegah terulangnya praktik pungli di masa mendatang. Pelatihan dan peningkatan kapasitas pegawai lapas menjadi sangat penting, selain itu, harus ada sistem pengawasan yang independen agar praktik serupa tidak terulang lagi. Tidak kalah pentingnya adalah peran masyarakat dalam menjaga akuntabilitas lembaga pemasyarakatan. Masyarakat perlu diberdayakan untuk melaporkan dugaan pungli atau praktik tidak etis lainnya, dan seharusnya ada saluran yang aman dan efektif bagi mereka untuk melakukannya. Media massa juga memiliki peranan penting dalam melakukan pengawasan dan peliputan yang objektif terhadap situasi di lapas, sehingga terjadi dialog terbuka antara masyarakat, lembaga pemasyarakatan, dan aparat penegak hukum. Terakhir, kasus ini juga menegaskan pentingnya edukasi publik terkait hak-hak narapidana dan prosedur yang ada di dalam sistem pemasyarakatan. Masyarakat sering kali tidak mengetahui hak-hak tersebut, sehingga ketidakadilan dapat terus berlanjut tanpa terdeteksi. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai isu-isu ini, diharapkan akan muncul tekanan yang konstruktif untuk meningkatkan kualitas dan integritas sistem pemasyarakatan di Indonesia. Oleh karena itu, dari kasus pungli di Lapas Cebongan ini, diharapkan akan ada langkah tegas, tidak hanya dalam penegakan hukum, tetapi juga dalam perbaikan sistemik yang mencakup seluruh aspek pengelolaan lembaga pemasyarakatan. Hanya dengan cara itulah kepercayaan publik terhadap institusi hukum dapat pulih dan terbangun untuk masa depan yang lebih baik.