Buruh menuntut Pemda DIY menyediakan rumah seharga Rp 500 juta hingga Rp 700 juta dan disubsidi pemerintah sehingga cicilan menjadi lebih ringan. Tanggapan saya terhadap berita ini adalah bahwa tuntutan buruh di Jogja untuk menyediakan rumah subsidi seharga Rp 700 juta merupakan hal yang wajar. Sebagai masyarakat yang juga berhak atas hunian layak, buruh memiliki hak untuk meminta kebijakan pemerintah daerah yang mendukung akses mereka terhadap rumah yang layak dan terjangkau. Dalam konteks harga properti yang terus meningkat, sulit bagi buruh atau masyarakat berpenghasilan rendah untuk membeli rumah dengan harga yang semakin mahal. Selain itu, ketersediaan rumah subsidi seharga Rp 700 juta juga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan buruh dan masyarakat kelas menengah ke bawah. Dengan memiliki rumah sendiri, mereka dapat merasa lebih aman dan stabil secara finansial, serta mendapatkan akses yang lebih baik terhadap fasilitas umum dan pelayanan publik. Namun demikian, perlu diingat pula bahwa pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai faktor dalam mengimplementasikan tuntutan ini, termasuk sumber daya dan keberlanjutan program subsidi rumah tersebut. Penting bagi pemerintah untuk merancang kebijakan yang dapat mengakomodasi kebutuhan hunian layak bagi semua lapisan masyarakat tanpa meninggalkan kelompok lain yang juga membutuhkan bantuan serupa. Upaya kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam menciptakan program perumahan yang inklusif dan berkelanjutan juga perlu diperhatikan. Secara keseluruhan, tuntutan buruh untuk menyediakan rumah subsidi seharga Rp 700 juta merupakan suara yang perlu didengarkan oleh pemerintah daerah. Dengan adanya kebijakan yang mendukung akses terhadap perumahan yang terjangkau dan berkualitas, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi semua masyarakat, termasuk buruh dan kelompok rentan lainnya.