Polisi sedang menyelidiki dugaan pungli di lapas Cebongan Sleman. Seorang pejabat lapas diduga melakukan jual beli kamar tahanan. Berita mengenai dugaan praktik pungutan liar (pungli) di Lapas Cebongan Sleman, terutama yang melibatkan jual beli kamar tahanan, sangat mencerminkan permasalahan sistemik yang terjadi dalam lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Fenomena ini bukan hanya mencoreng citra institusi pemasyarakatan, tetapi juga mempertanyakan integritas pejabat yang seharusnya bertanggung jawab dalam mengelola dan memberikan pelayanan yang adil kepada semua narapidana. Praktik pungli dalam konteks lembaga pemasyarakatan merupakan indikasi adanya penyalahgunaan wewenang dan kurangnya pengawasan. Dalam ranah penegakan hukum, Kementerian Hukum dan HAM serta aparat penegak hukum lainnya seharusnya memiliki sistem pengawasan yang ketat agar praktik ilegal semacam ini dapat diminimalisir. Adanya dugaan jual beli kamar tahanan menunjukkan bahwa terdapat ketidakadilan dalam perlakuan terhadap narapidana, di mana mereka yang memiliki uang lebih dapat memperoleh fasilitas yang lebih baik dibandingkan dengan yang lainnya. Lebih jauh lagi, pungli di lapas dapat menciptakan ketidakpuasan dan ketidakadilan di antara narapidana, yang dapat memicu konflik dan gangguan keamanan di dalam lembaga tersebut. Jika masalah ini terus dibiarkan tanpa penanganan serius, akan berdampak negatif terhadap rehabilitasi dan reintegrasi narapidana ke masyarakat. Lapas seharusnya menjadi tempat yang mendidik dan mempersiapkan narapidana untuk kembali ke masyarakat, bukan tempat yang memperkuat stratifikasi sosial berdasarkan kekayaan. Masyarakat pun perlu lebih kritis terhadap isu-isu seperti ini. Transparansi dalam pengelolaan lapas dan mekanisme pelaporan yang efektif akan sangat penting untuk mencegah praktik pungli. Selain itu, partisipasi publik dalam pemantauan lapas juga perlu ditingkatkan agar tindakan korupsi dan pungli dapat diungkap dan ditindaklanjuti. Penting bagi pemerintah untuk tidak hanya memberikan sanksi kepada individu yang terlibat, tetapi juga untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem yang ada. Program pelatihan dan pendidikan bagi petugas lapas mengenai etika kerja dan tanggung jawab publik juga dapat membantu menciptakan lingkungan yang bebas dari praktik pungli. Akhirnya, perjuangan melawan pungli di lembaga pemasyarakatan harus menjadi perhatian bersama. Jika hal ini dibiarkan, bukan hanya narapidana yang dirugikan, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan penegakan hukum akan tergerus. Ini adalah tantangan besar yang memerlukan komitmen dari semua pihak, mulai dari otoritas pemerintah hingga masyarakat sipil, untuk bersama-sama menciptakan sistem pemasyarakatan yang lebih adil dan transparan.