Dugaan pungli untuk kamar di Lapas Cebongan Sleman mencuat. 1 petugas dinonaktifkan dari jabatannya karena ditengarai terlibat. Berita mengenai dugaan pungli di Lapas Cebongan yang melibatkan oknum petugas merupakan hal yang sangat mengkhawatirkan. Pungutan liar atau pungli merupakan bentuk korupsi yang merugikan masyarakat secara luas dan sangat merugikan sistem penegakan hukum di Indonesia. Praktik pungli di dalam lapas menunjukkan bahwa korupsi telah merasuk ke dalam lembaga yang seharusnya menjadi contoh integritas penuh. Oknum petugas yang terlibat dalam praktik pungutan liar di dalam lapas menunjukkan bahwa penegakan hukum dan keadilan di Indonesia masih belum optimal. Tindakan pungli tersebut merugikan para narapidana dan keluarganya yang telah berjuang untuk memenuhi hak-hak mereka sebagaimana mestinya. Hal ini juga menunjukkan bahwa tindakan korupsi dapat terjadi di berbagai lini pemerintahan dan lembaga, bahkan di tempat-tempat yang seharusnya menjadi tempat menjaga hukum dan keadilan. Kasus ini seharusnya menjadi momentum bagi aparat penegak hukum dan pemerintah untuk mengambil tindakan tegas dalam memberantas praktik pungli di dalam lembaga publik, termasuk di dalam lapas. Tindakan pencurian dan pemerasan terhadap para narapidana adalah tidak manusiawi dan melanggar hak asasi manusia. Pemerintah harus memastikan bahwa pelaku pungli di dalam lapas diadili secara adil dan tegas sesuai dengan hukum yang berlaku. Selain itu, penting juga bagi pemerintah untuk melakukan reformasi yang mendalam dalam sistem penjara dan lapas agar praktik pungutan liar semacam ini tidak lagi terjadi di masa depan. Penegakan hukum yang bersih dan transparan harus menjadi prioritas utama dalam upaya mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Para petugas lapas juga seharusnya diberikan pembinaan dan pengawasan yang ketat agar tidak terjerumus dalam praktik korupsi yang merugikan banyak pihak. Atas kasus ini, penting bagi masyarakat untuk tetap mengawal dan memantau perkembangan penegakan hukum terkait praktik pungutan liar di dalam lapas. Keterbukaan informasi dan partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi aparat penegak hukum adalah kunci dalam memastikan bahwa tindakan korupsi dan pungli bisa diatasi dengan tegas. Semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun aparat penegak hukum, harus bekerja sama untuk memberantas praktik korupsi yang merusak sistem hukum dan keadilan.