Kasus dugaan pungli kamar tahanan menyeret satu oknum pejabat Lapas Lapas Cebongan Sleman inisial M. Polisi turut turun tangan menyelidiki kasus ini. Saya sangat prihatin dengan berita mengenai dugaan pungli yang terjadi di kamar tahanan Lapas Cebongan. Praktik pungli merupakan bentuk penyimpangan yang merugikan masyarakat, terlebih lagi jika dilakukan oleh oknum pejabat yang seharusnya menjadi contoh baik dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini juga menunjukkan bahwa sistem pengawasan dan penegakan hukum di Lapas Cebongan mungkin tidak berjalan dengan baik, sehingga memungkinkan praktik pungli terjadi. Kejadian ini seharusnya menjadi perhatian serius bagi pihak terkait, termasuk Kementerian Hukum dan HAM (KemenkumHAM), untuk melakukan investigasi mendalam dan memberikan sanksi tegas kepada oknum pejabat yang terlibat dalam dugaan pungli. Penegakan hukum yang tegas dan adil harus dilakukan agar tidak ada lagi praktik pungli di lembaga pemasyarakatan, yang seharusnya menjadi tempat untuk memperbaiki perilaku para narapidana. Selain itu, perlunya perbaikan dalam sistem pengawasan dan monitoring di Lapas Cebongan agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang. Pemberantasan korupsi dan pungli harus menjadi prioritas utama dalam reformasi sistem peradilan pidana di Indonesia. Keterbukaan dan transparansi dalam penegakan hukum juga sangat penting untuk mencegah terjadinya penyimpangan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Saya juga berharap agar masyarakat juga turut berperan aktif dalam melaporkan praktik pungli yang mereka temui kepada pihak berwajib. Keterlibatan masyarakat dalam memberantas korupsi dan pungli adalah langkah awal yang penting dalam membangun budaya anti korupsi di Indonesia. Semoga kejadian seperti ini dapat menjadi pelajaran bagi semua pihak, bahwa korupsi dan pungli tidak dapat ditoleransi dalam sistem peradilan pidana yang seharusnya menjadi tempat untuk mewujudkan keadilan bagi semua orang.