Pemerintah Kota Bengkulu mendapat kuota formasi CASN 2024 sebanyak 113 formasi. Tidak ada kuota PPPK, semuanya CPNS. Saya merasa prihatin dengan kebijakan Pemerintah Kota Bengkulu yang hanya membuka formasi untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan tidak merekrut Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Hal ini tentu menyulitkan bagi para PPPK yang sebelumnya telah bekerja dengan baik dan memberikan kontribusi kepada Pemerintah Kota Bengkulu. Penolakan terhadap rekrutmen PPPK oleh Pemerintah Kota Bengkulu dapat membuat para tenaga honorer merasa tidak dihargai dan merasa kecewa. Seharusnya pemerintah memberikan kesempatan yang adil untuk semua tenaga kerja, baik CPNS maupun PPPK, agar semuanya mendapatkan hak yang seharusnya mereka peroleh. Pemerintah Kota Bengkulu seharusnya mempertimbangkan ulang kebijakannya dan memberikan kesempatan bagi PPPK untuk bisa ikut serta dalam seleksi penerimaan pegawai. Dengan demikian, keadilan bisa terwujud dan semua tenaga kerja dapat diakui nilai dan kontribusinya tanpa pandang bulu. Selain itu, pemerintah juga seharusnya memberikan perlakuan yang sama terhadap CPNS dan PPPK dalam hal hak-hak kerja, gaji, dan fasilitas lainnya. Kedua pihak tersebut seharusnya diperlakukan secara adil dan tidak ada diskriminasi antara keduanya. Pemberian kesempatan kepada PPPK juga memberikan peluang bagi mereka untuk meningkatkan kualitas diri melalui pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Hal ini juga akan berdampak positif bagi peningkatan kinerja dan pelayanan publik secara keseluruhan. Diharapkan kebijakan rekrutmen pegawai di Pemerintah Kota Bengkulu dan daerah lainnya dapat lebih memperhatikan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam penerimaan pegawai agar semua tenaga kerja dapat bekerja dengan tenang, adil, dan bermartabat. Semoga dengan adanya peninjauan kembali terhadap kebijakan ini, para PPPK juga dapat memiliki kesempatan yang sama untuk berkarya dan berkontribusi bagi masyarakat dan negara.