“Bukan begini cara menjadi tuan rumah sebuah kegiatan internasional,” kata Tobas merespons pembubaran forum People’s Water Forum (PWF) di Bali, Tanggapan saya terhadap berita tersebut adalah saya merasa prihatin dengan sikap anggota DPR yang menganggap pembubaran People's Water Forum sebagai coreng demokrasi Indonesia. Sebagai wakil rakyat, seharusnya anggota DPR memahami bahwa setiap kelompok atau forum masyarakat memiliki hak untuk bersuara dan menyampaikan pendapat mereka secara damai. Pembubaran People's Water Forum bukanlah tindakan yang sesuai dalam kerangka demokrasi yang seharusnya dijunjung tinggi. Saya juga merasa bahwa anggota DPR seharusnya memahami bahwa partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan terkait air sangatlah penting. People's Water Forum mungkin merupakan suara dari masyarakat yang terpinggirkan dan tidak mendapatkan akses layanan air bersih secara memadai. Oleh karena itu, langkah pembubaran forum tersebut seharusnya dipertanyakan karena dapat dianggap sebagai tindakan yang menutup ruang partisipasi masyarakat dalam pembahasan kebijakan yang sangat vital seperti air. Selain itu, sebagai wakil rakyat, seharusnya anggota DPR lebih terbuka terhadap kritik dan masukan dari berbagai pihak termasuk forum masyarakat seperti People's Water Forum. Dalam sebuah sistem demokrasi yang sehat, kritik dan masukan dari masyarakat seharusnya dijadikan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan dalam proses pengambilan keputusan. Menutup forum masyarakat hanya akan menunjukkan sikap otoriter dan membungkam suara-suara kritis yang seharusnya didengarkan. Selain itu, saya juga merasa perlu adanya dialog dan komunikasi yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat dalam penanganan isu air bersih. Tindakan represif seperti pembubaran forum masyarakat hanya akan menimbulkan ketegangan dan ketidakpuasan dalam masyarakat. Seharusnya anggota DPR dapat menjadi mediator dalam menyelesaikan konflik tersebut dengan cara-cara yang lebih konstruktif dan menghargai partisipasi masyarakat. Dengan demikian, saya berharap agar anggota DPR dapat lebih menghargai partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan, terutama terkait dengan kebutuhan dasar seperti air bersih. Pembubaran forum masyarakat bukanlah solusi yang bijaksana dalam meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia. Saling mendengarkan dan bekerja sama dengan semua pihak, termasuk forum masyarakat, merupakan langkah yang lebih baik dalam membangun negara yang berkeadilan dan demokratis.